Tag

Rupiah Giral dan KartalKoran Harian Republika di rubrik Ekonomi melansir secarik berita berdasarkan sebuah laporan Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan Indonesia akan mengalami kesulitan untuk menuju pertumbuhan Ekonomi sebesar 7%, paling mendekati angka yang realistis yakni sebesar 5,5-6.0%. Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop, memperkirakan untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang maksimal diperlukan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu izin usaha oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal walaupun implementasi nya tidak terjadi seketika. Lebih lanjut Ndiame Diop menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada pada kisaran 5,2%. ( Republika, 19/03/2015)

Laporan Bank Dunia di atas memang bukan merupakan laporan ekonomi global yang terbilang pertama kali, sejak tahun 2014, pertumbuhan ekonomi global hampir di seluruh dunia mengalami perlambatan/slowdown growth misalnya saja laporan dari The Wall Street Journals China yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2% dari tahun sebelum nya yaitu tahun 2013 pertumbuhan mencapai angka 7,7% pemerintah Beijing mulai memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan dimulai sejak tahun 2014 sebagai bagian dari pengetatan kredit dan situasi lain nya pemerintah China mulai melangkah meluncurkan paket stimulus kecil dalam pembangunan infrastuktur. Namun langkah pemerintah Beijing ini berakibat pada membengkaknya beban hutang negara. Laporan dari IMF juga penting untuk kita perhatikan, IMF melaporkan meskipun pertumbuhan ekonomi global 3,5% pada 2014 realisasi nya masih di bawah itu, demikian ungkap Christian Lagarde, Direktur Utama IMF

Jauh di seberang sana, di benua Paman Sam, di awal tahun 2014, Pemerintah Washington mulai melakukan pemangkasan paket stimulus fiskal nya dan mulai bertahap mengurangi Quantitative Easing. Ms Dollar di seluruh dunia pun berkurang yang berdampak pada serempak nya pelemahan mata uang berbagai negara di dunia khusus nya Asia. Tidak terkecuali negara-negara yang tergabung dalam G20, BRIC, dan negara yang disebut sebagai negara-negara emerging market. Kapitalisme Global seakan beringsut-ingsut menggeliatkan tubuhnya yang sudah ringkih dan mulai bermulat kesana kesini, kontan negara-negara yang mengasosiasikan diri nya sebagai oposisi kekuatan hegemoni global bertempiaran dan mengendurkan semangat nya untuk mengubah peta global dunia. Rusia memilih menyibukkan diri berkecamuk dengan perang di Krimea, Indonesia sedang hingar bingar nya bergaduh dalam dunia politik yang menyengat panas, Turki pun sedang sibuk dengan issue-issue internal nya seperti korupsi menteri kabinet Erdogan, konspirasi pararel, dll.

Betapapun Indonesia sedang gaduh dengan hingar bingar politik nya, seberapapun ributnya kegaduhan pilpres dengan mengeluarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke tujuh Republik Indonesia, pada akhirnya yang dibutuhkan oleh rakyat dan dinanti bukan lagi janji demi janji atau pemolesan citra demi pemolesan citra yang kebutuhan dasar ekonomi demi kelangsungan hidup yang harus dipenuhi. Kebijakan dari negeri Paman Sam pada akhirnya memukul hampir ke akar ekonomi Indonesia. Kita tentu masih ingat saat wacana pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah di bulan February tahun 2015, salah satu issue sekaligus argumen yang digulirkan oleh Pemerintah ialah dengan mengurangi anggaran subsidi BBM di pos APBN maka Indonesia telah menyelamatkan bengkak nya keuangan negara akibat subsidi sekaligus bisa menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang sejak awal 2014 sudah terpuruk ke level Rp 12.000/US$ namun fakta nya menunjukkan lain, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, “berjaya” menghempaskan nilai tukar Rupiah hingga menyentuh angka Rp 13.164/US$.
Laporan Bank Dunia yang memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas mengiringi defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2014 yang mencapai 4,1 Milliar Dollar AS. Di Triwulan ke II 2014 berkisar di angka 8,9 Milliar Dollar AS. Dan puncak nya di Triwulan ke III 2014 sekitar 6,9 Milliar Dollar AS, total nya bisa sekitar 2,95 % GDP Indonesia. Defisit transaksi berjalan bisa ditekan seandai nya pemerintah mengoptimalkan realisasi dari belanja infrastruktur, dalam APBNP 2015, Pemerintah menambah jumlah anggaran Infrastruktur sekitar Rp 100 Trilyun menjadi 290 Trilyun. Namun salah satu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat atau mengendur dari kaca mata konvensional adalah melambat nya output pembangunan, out pembangunan melambat maka tidak ada penyerapan tenaga kerja, kalau penyerapan tenaga kerja rendah maka tidak ada kesejahteraan. Bank Indonesia pun dari segi pengambilan kebijakan moneter menahan suku bunga nya di level 7,5 % alasan nya tidak ada kepastian dari industri perbankan pada penyaluran kredit untuk memompa pembangunan terutama di sektor manufaktur dan infrastruktur yang dilakukan oleh swasta. Selain alasan tersebut, Bank Indonesia sengaja menahan suku bunga sebagai salah satu pintu kebijakan fiskal, konsekuensi nya terjadi defisit anggaran, imbas positif nya permintaan agregat akan naik tapi biaya lain yang harus ditanggung terjadi nya defisit transaksi berjalan seperti yang sudah disebutkan.

Itulah sebab nya Pemerintah berencana ingin mengeluarkan paket stimulus fiskal sebagai senjata utama untuk penyelamatan Rupiah, namun paket stimulus fiskal ini tidak akan banyak bisa bekerja secara efektif. Ibarat seonggok mobil yang sedang “ngadat “ setelah diperiksa oleh montir yang rusak kedua ban nya tapi oleh sang Tuan yang diganti adalah spion nya. Drama kebijakan ekonomi Pemerintah Jokowi –JK yang hari ini dipertontonkan kepada publik memberikan sebuah pelajaran moral bahwa membangun dan mengelola negara tidak cukup hanya melalui pemolesan citra dan sokongan media massa penuh loyalitas tapi juga diimbangi kebijaksanaan nan arif disamping pengetahuan hakekat yang mana harus nya dilakukan,yang harusnya dijauhi, dan yang harusnya didengarkan. Bukan malah ikut memprovokasi di hadapan rakyat, bahwa terpuruknya rupiah adalah berkah, bagus untuk eksport, dan lain sebagai nya.

Di era Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan dari Bani Ummayah, kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah adalah penetapan dan pencetakkan mata uang sendiri. Selain itu Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan melarang pemakaian mata uang asing selain yang telah dicetak oleh Kekhalifahan Ummayah dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar percetakan negara, apa pesan moral nya untuk bangsa Indonesia ? kurs tetap merupakan hasil mekanisme ekonomi bukan cara. Dengan membiarkan kurs mengambang saat ini rupiah terus mengalami depresiasi bukan hanya terhadap dollar tetapi juga mata uang negara lain, nah, imbas nya suku bunga yang tetap di level 7,5% mendorong arus modal keluar dari pasar keuangan, neraca modal defisit, karena rupiah terdepresiasi, eksport meningkat akhirnya menutup arus modal yang keluar tadi. Permasalahan nya berapa besar porsi eksport Indonesia dibandingkan Import bila sikon ekonomi global dalam iklim yang penuh perlambatan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini ? data menunjukan selain Amerika Serikat, China merupakan negara terbesar yang berkontribusi menampung eksport Indonesia, but unfortunately pertumbuhan ekonomi China juga sedang mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan menurut sejumlah ekonom menyebutkan tidak menutup kemungkinan pasar China mengalami kejenuhan.

Semoga setelah melihat drama-drama dengan pelbagai jenis tagar atau hashtag, mana yang lebih penting, #SaveKPK #SaveAhok atau melupakan mata uang negara sendiri yang hampir tak bernilai seperti #SaveRupiah ??
1 Jummadil Akhir 1436H
Jakarta