dagingsapiMemasuki bulan Februari 2013, sektor pangan Indonesia mempunyai sejumlah problem besar yang tak pelak memberikan ujian penting perjalanan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri di sektor pangan. Bank Dunia mencatat kenaikan harga bahan daging di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara mencapai US$ 9,76 disusul oleh negara Malaysia US$ 4,2 dan Thailand US$ 4.2  kenaikan harga bahan daging yang sesungguhnya sudah dimulai bukan hanya dari bulan February ini tidak hanya anomali mengingat kenaikan yang sangan tajam terjadi bukan pada musim nya yakni bulan puasa dan lebaran tetapi juga dapat kita pahami sebagai proses mekanisme pasar yang tidak sempurna.
Kalau merujuk pada data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ketika mencanangkan program swasembada daging sapi, persediaan sapi bakalan di seluruh Indonesia untuk diolah sebagai “raw material” industri yang berhubungan dengannya terbilang lebih dari cukup, di tahun 2011, produksi sapi lokal baik itu sapi bakalan,sapi potong atau sapi perah mencapai 13.160.000 ekor dan di tahun 2012 produksi sapi lokal mengalami peningkatan menjadi 13.520.000 ekor, detailnya data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hampir sama dengan data dari Badan Pusat Statistik, populasi sapi potong di seluruh Indonesia mencapai 14,8 juta ekor, Sapi Perah 0,6 juta ekor, dan kerbau 1,3 juta ekor, sebaran sapi bakalan, juga paling besar di pulau jawa 7,5 juta, di luar pulau jawa menyimpan potensi yang luar biasa,, di pulau-pulau hujung Indonesia, jumlah sapi potong di Bali dan kepulauan sunda kecil mencapai 2,1 juta, Sulawesi 1,8 juta ekor, Kalimantan, 0,437 juta ekor, sejak tahun 2012 pun praktis angka impor daging sapi menurun mencapai 98%  dengan kuota impor daging sapi di tahun 2012 hanya sebesar 283.00 ekor sapi dan 34.000 ton daging sapi serta 276.000 ekor sapi dan 32.000 ton daging sapi jauh  lebih rendah dibandingkan tahun 2011,2010 dan 2009, yang hingga mencapai 765.000 ekor sapi


Secara sederhana dalam mikroekonomi, permintaan akan melandai ketika supply atau penawaran ternyata lebih tinggi, sehingga harga pasar untuk komoditas bersangkutan bisa lebih rendah, jika ternyata supply nya kurang impor masih bisa jadi pilihan tetapi bukan opsi yang terbaik, sebab dibandingkan harus meliberalisasi sektor pangan dengan semua cost dan pajak yang sudah dilekatkan kepada harga jual produk jauh lebih murah apabila produk dalam negeri digerakkan sehingga mampu produktif meningkatkan pendapatan peternak sapi bakalan, sapi perah, kerbau, dan lain-lain juga menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi unemployment dan sisi permintaan pun menurun, dengan catatan infrastruktur telah siap, insentif bagi peternak yang memadai, dukungan lembaga keuangan yang membuat peternak tidak kehabisan darah, itulah sebabnya idea Agricultural Bank yang pernah digaungkan oleh sejumlah ekonom heterodoks masih sangat relevan untuk diimplentasikan.
Dari segi infrastruktur yang paling mencolok adalah ketika demand dan supply bahan daging ini tidak bertemu dalam sebuah keseimbangan pasar, mekanismenya pun menjadi cacat sebab ketersediaan sapi perah, sapi bakalan dll yang sudah dihitung oleh kementerian pertanian mencapai 14,8 juta ekor ekor dan hal ini menjadi sebuah fakta ternyata persediaan yang sudah siap dijadikan “raw material “ tidak sampai ke tangan distributor atau distributor hanya mampu menjual dan memasok persediaan daging ke pedagang besar, retail, hingga konsumen dalam stok yang terbatas, daging pun langka, demand yang meningkat supply yang tidak bertemu demand menghasilkan excess supply akibatnya harga pasar melonjak,  dalam keadaan seperti ini, impor daging menjadi kebijakan yang pragmatis dan terlanjur dianggap sebagai obat generik dan hal yang perlu digaris bawahi sekalipun harus mengimpor dari pasar internasional, yang menetukan kuota impor masing-masing vendor dengan peternak/petani internasionalnya berada di Kementerian Perdagangan.
Di satu sisi kita juga menyadari bahwa program swasembada daging nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian belum maksimal, maka akan ada selalu terbuka opsi untuk melakukan impor daging, sekalipun berdasarkan hitungan Kementan jumlah seluruh sapi yang siap dipasok untuk diolah menjadi raw material menjadi 14,8 juta ekor tetapi jumlah konsumsi daging terus merangkak naik, kenaikan jumlah konsumsi per kapita itu menjadi 2.2 Kg per tahun dan ada sekitar 12% selisih dari persediaan dengan permintaan konsumsi, angka 12 % sebenarnya masih bisa disikapi secara dingin oleh Kementan, karena berdasarkan kebijakan dari Kemendag, impor daging sapi hanya akan dilakukan sebesar 10 % dari seluruh total produksi sapi di seluruh Indonesia, artinya dalam jangka pendek ketersediaan bahan daging sapi mampu mencukupi permintaan pasar asalkan kembali dengan syarat di atas yakni infrastruktur yang memadai, insentif kepada petani lokal, dukungan lembaga keuangan, dan turun langsungnya perusahaan pemasok yang memasok daging untuk melakukan pembinaan petani dan peternak sapi di tiap konsentrasi persebaran daging sapi.

Liberalisasi Pertanian, dan RUU Pangan

Joseph Stiglitz pernah menulis sebuah buku yang sangat bagus dan masih sesuai dengan kekinian mengenai melambungnya harga daging sapi dan mekanisme pasar yang tidak sempurna, dalam buku nya yang berjudul Making Globalization Work tahun 2007 dengan analisa teori heteredoks nya menulis bahwa liberalisasi memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya arus modal dan investasi yang masuk tetapi harus di sadari pula bahwa liberalisasi menjadikan sebuah negara “kaya” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan penduduk miskin dan pengangguran yang kembali membuyar. Jika ada yang salah disini, Joseph Stiglizt menggarisbawahi bukan globalisasi nya yang salah tetapi pada pengelolaannya, putaran perdagangan internasional dari mulai putaran Uruguai, Doha, Seattle, Cancun, Washington Consensus, hukum pasar bebas WTO, dan sebagainya menjelma instrument efektif untuk menjadikan produksi dalam negeri negara-negara yang tergabung dalam G7 lebih mudah memperoleh bahan mentah yang murah, tenaga kerja yang murah dengan harga yang kompetitif dibandingkan negara berkembang yang harus dibebani bea dan barrier yang tidak sedikit,

Dalam konteks berkurangnya supply daging sapi di pasaran sejumlah pelaku dengan gegabah untuk mendesak pemerintah membuka impor daging sapi dengan negara pengekspor sapi terbesar yang selama ini kerap memasok ke Indonesia seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Kyrgistan padahal sebagaimana yang amanah yang tertuang dalam RUU Pangan dengan semakin meminimalkan impor daging sapi, pemerintah Indonesia dapat memenuhi target sehingga dapat memenuhi program swasembada daging nasional sehingga masalah tingginya harga umum bahan daging dapat di atasi. Selanjutnya adalah persoalan melakukan penetapan (fixation) infrastruktur, pendidikan, energy, dan reformasi birokrasi kalau keempat pilar pembangunan “standard” ini saja dapat dicapai adanya potensi segelintir orang melakukan penimbunan daging atau bahan pangan lain nya yang dapat mengacaukan harga umum di pasaran dapat dicegah.

Kalau saja diperbolehkan untuk melihat persoalan melonjaknya harga umum bahan daging ini dari perspektif outsider, bahwa tidak dapat dipungkiri juga permainan asing memainkan intervensi yang sangat halus. Amerika Serikat beserta beberapa negara eksportir daging menuntut Indonesia agar hendak membuka pasar untuk daging impor nya yang diklaim berkualitas terbaik namun sebagaimana yang kita ketahui tidak ada hukuman resmi atau konvensi umum WTO denda yang dijatuhkan pada negara yang dianggap “melanggar” perjanjian perdagangan internasional, sebagai ganti nya negara eksportir menjalankan operasi yang akhirnya memaksa negara tujuan ekspor membuka pasar nya, contoh sederhana nya adalah saat Uni Eropa memprotes pembatasan komoditas ekspor nya ke Amerika Serikat, Uni Eropa melakukannya dengan mekanisme yang sangat halus tetapi berjalan sukses, mereka membuat sejumlah daftar kandidat legislator sebagai target operasi, kemudian menentukan wilayah target tempat tariff akan dinaikkan atau barang yang di produksi di wilayah legislator yang akan “ digoyang” . dan itulah salah satu langkah yang sedang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia untuk mendesak komoditas daging nya bisa masuk pasar Indonesia, karena di saat yang sama perhatian anggota dewan kita di DPR juga sedang menggodok RUU Pangan agar cepat bisa di terbitkan yang salah satu tujuan RUU Pangan itu membatasi impor daging dan mengedepankan peningkatan produksi hewan ternak dan mempercepat akselerasi pembangunan melalui infrastruktur yang tertata, pendidikan yang berkualitas, cadangan energi yang terjamin, dan birokrasi yang mengedepankan penegakkan hukum akan tetapi nampaknya hal-hal ideal tadi harus berkonfrontasi terlebih dahulu dengan tekanan internasional.

apakah itu yang disebut dengan konspirasi, ? secara umum bukan teori konspirasi nya yang menjadi dasar dan tujuan tulisan ini tetapi ajakan membuka fikiran, mata dan mata hati yang ada disebalik dada agar menjadi orang yang dikaruniai hikmahNya, sebab orang-orang beriman yang dikaruniai hikmah adalah orang yang paling beruntung di sisi Allah SWT

Jakarta
While listening “Antal Adzim “ by Emha Ainun Nadjib Kiai Kanjeng