monas tenggelamBencana banjir besar yang melumpuhkan Ibukota, Jakarta, kembali terulang, dan tidak sedikit sejumlah ekonom sepakat bahwa dampak yang dihasilkan dari bencana banjir ibukota ini jauh lebih tinggi dan massive dibandingkan bencana banjir yang terjadi pada tahun 2000 dan 2007. Tentu saja bencana banjir yang membuka awal tahun 2013 ini mampu memberikan isyarat dari alam bahwa pertumbuhan ekonomi yang demikian tangguh dan meningkat pesatnya daya beli masyarakat tidak ada apa-apa artinya ketika bencana banjir meluluh lantakkan dinamisnya ibukota, hitungan-hitungan kasarnya Said Didu, ketua alumni IPB sekaligus ketua BPPT, dalam tweetnya di twitter mengungkapkan kalau saja 70 % dari PDB itu berasal dari Jakarta maka dipastikan sekiranya banjir mampu meluluhlantakkan ibukota dalam waktu lama maka ada $ 1.5 Millyar setiap hari yang terkontrol dari Jakarta, dan benar saja, setelah banjir beberapa hari surut bermunculan rilis ekspektasi kerugian yang ditanggung baik oleh kalangan pengusaha, warga hingga negara.
Greenomics Indonesia mengekspektasikan jika seandainya 70 % perekonomian Jakarta terserap dari sektor industry riel seperti perdagangan umum, kontraktor, garmen, keuangan, jasa maka jika bencana banjir terjadi selama seminggu saja dipastikan kerugian yang diperoleh oleh kalangan pengusaha dan industry nilainya mencapai Rp 15 Trilyun ( Bisnis Indonesia 18 Januari 2013) Sementara menurut Kamar Dagang Industri Indonesia menaksir sekitar Rp 1.5     Miliar lenyap per hari nya dari transaksi pelbagai jenis industri di Jakarta, di lain pihak, Asia Pasific Human Development Report 2012 mengestimasikan bahwa dampak yang terhitung akibat bencana alam di kawasan Asia Pasifik mengalami peningkatan dalam dua abad terakhir.


Secara makroekonomi, bencana banjir mampu memberkan multiplier effect yang demikian massive bahkan dulu Prof Didik J Rachbini pernah memperkirakan inflasi yang tergenjot akibat bencana banjir antara 10 % hingga 20% sehingga bahan-bahan pokok di pasaran melambung dari kewajaran di sisi yang sama menekan kemampuan daya beli masyarakat yang tadinya sudah membaik di tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6.1 % sesuai yang di proyeksikan Bank Dunia. Namun kerugian yang ditimbulkan oleh banjir sekitar  $ 15 Trilyun mampu membuat angka pertumbuhan setinggi itu untuk kawasan Asia Tenggara tidak banyak berarti, karena produksi terhenti sehingga menghambat perolehan pemilik industry akhirnya menekan konsumsi, ketika pemilik produksi menekan konsumsinya maka semakin berkurang pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi lain akibatnya secara makro melambankan laju pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melambat secara jangka panjang. Bencana banjir yang memang multiplier effect harusnya di counter kebijakan pemprov DKI dan Pemerintah yang tricle down effect artinya program yang digulirkan harus menetas ke bawah dan dirasakan oleh semua kalangan, dalam konteks ini bencana banjir tidak lagi terulang dalam periode gubernur berikutnya.
Namun masalah yang selalu kentara dalam pengambilan kebijakan, baik di masa Foke atau Jokowi, kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan sisi politis dan populis, pragmatisnya mungkin lebih baik politis dan populis sekaligus, padahal pengambilan kebijakan yang harusnya diambil pemprov DKI ibarat memperhitungkan anggaran dan realisasi dari masing-masing kandidat proyek, alangkah lebih bijaknya jika pengambila keputusan untuk jangka pendek segera mengeksekusi sejumlah program yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam cetak biru penanggulangan banjir Jakarta, bukan tanpa sebab, kebijakan yang tiba-tiba diambil keluar dari cetak biru belum banyak mendapatkan kajian dan riset mendalam sehingga bisa menentukan maslahah dan biaya yang harus dibayarkan termasuk dengan biaya relevan dan biaya tertanam, kalau dalam akuntansi biaya/manajemen, biaya relevan termasuk biaya yang berbeda-beda di masing alternatif program namun berdampak secara nyata di masa depan ketika program itu direalisasikan, sementara biaya tertanam, pengeluaran yang terlanjur direalisasikan ketika terjadi sesuatu tindakan dan kebijakan apapun yang dilakukan di kemudian hari tidak mampu mengembalikannya.
Mungkin untuk konteks Jakarta lebih dari sekedar penghitungan kasar akuntansi manajemen yang mempertimbangkan biaya dan benefit, mengingat setiap kali proyek pemerintah daerah banyak kontraktor yang berebut untuk menggulirkan teknis konsepnya tetapi tidak siap dengan mekanisme yang dikeluarkan pemprov. Jadi kembali ke cetak biru yang sudah ditetapkan di awal lebih aman. Hal lainnya yang perlu diperhatikan, bencana besar yang menimpa Jakarta setiap lima tahun sekali bukan bencana natural –ansih, tetapi juga penyalahgunaan kawasan resapan dari hulu yang sejak era Kolonial Belanda sudah dilakukan penebangan hutan liar agar dijadikan villa dan tempat istirahat pembesar Hindia Belanda, dan hal itu terus dilakukan hingga saat ini, maka yang harusnya dilakukan oleh pemprov Jakarta tercatat hingga hari ini terdapat 600 bangunan yang tidak memiliki IMB di kawasan Cianjur, Cisarua, Ciawi, dan Megamendung maka yang sudah selayaknya diambil oleh pemprov Jakarta dengan pemprov Jawa Barat, koordinasi dan konsolidasi intensif pembenahan tata ruang ekologi,
terakhir yang perlu dilakukan oleh warga Jakarta menyikapi dan mengantisipisi bencana banjir bukan hanya sikap tidak buang sampah sembarangan, ya memang itu salah satu penyelesian tetapi masalah sekompleks ibukota perlu penyelesaian yang sama canggihnya, salah satu yang bisa dilakukan dengan membuat lubang resapan biopori di pekarangan rumah atau lingkungan rukun warga dan tetangga, Lubang resapan biopori sudah lama dicetuskan oleh sejumlah akademisi di IPB tersadar dari perhatian yang tinggi dengan ancaman perubahan lingkungan dan dengan lubang biopori secara biaya juga lebih murah namun memiliki effect yang ramah lingkungan, antara lain mampu meningkatkan daya resapan air, memanfaatkan fauna tanah dan akar tanaman serta jauh lebih mudah dilakukan jika seandainya pemprov DKI Jakarta menjadikan lubang resapan biopori salah satu program yang layak diunggulkan bukan “fantastic sound”, populis namun miskin eksekusi dan kepastian akurasi pelaksanaan. Agaknya kita harus lebih sering bertafakur disetiap pengambilan kebijakan bahwa bencana ini tidak lepas dari kelalaian kita merusak alamNya setelah Ia memperbaikinya, karena kita merusak alam yang dititipkan oleh Allah, terjebak takabur dan angkuh sehingga bukan tak mungkin tergolong orang-orang yang mendustakan agama, sehingga benar firman Allah SWT

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al Araaf : 96

Kemanggisan