Terhitung mulai tanggal 2 Juli, PT KAI Commuter Jadebotabek secara resmi  menghapus layanan kereta pakuan AC yang akan diganti dengan layanan kereta commuter line dengan berhenti di semua stasiun sepanjang jalur Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi, Tanah Abang-Bogor, Bekasi-Manggarai. Tiket pun naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 9000 untuk commuter line dan berhenti di semua stasiun.

Di sisi lain, saat banyak penumpang kereta ekonomi ac dan pakuan yang kecewa dengan kebijakan PT KAI ini, kita tidak juga bisa mengabaikan realitas, dari 248 unit armada kereta api hanya dapat ditampung dengan kekuatan pasokan listrik 86 megawat dari kebutuhan aslinya yang mencapai 150 Megawatt. Belum ditambah memperhatikan anggaran operasional PT KAI, sejak tahun 2000 PT KAI tidak memperoleh bantuan pemerintah berupa IMO karena PT KAI wajib membayar TAC kepada pemerintah karena sudah menggunakan infrastruktur negara seperti jalan rel dan sinyal.

itu juga sebabnya, PT KAI melakukan penghapusan armada kereta pakuan express dan menaikkan harga tiket sebagai langkah efisiensi atas penganggaran operasional yang terlalu berat sebelah walau tanpa dipungkiri juga fakta hampir tiap petang para pengguna kereta menjejali dua jenis armada ini walau betapapun mahal harganya sebaliknya tidak jarang kereta ekonomi yang disubdisi untuk mereka yang tidak mampu kosong. Sebagaimana dalam pengambilan keputusan akuntansi manajemen jika ada tiga jenis produk yang tidak menguntungkan dan membebani anggaran itulah yang akan off untuk maksimalisasi dua produk lainnya.

Tetapi persoalannya ternyata belum selesai dengan langkah efisiensi ini. kenaikan tiket kereta commuter line disikapi secara tidak professional oleh PT KAI sendiri dari segi pelayanan. Kita hitung saja betapa sejak tiba di stasiun, calon penumpang kereta listrik disuguhi pemandangan yang tidak enak untuk sebuah stasiun besar semisal Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Bogor bahkan ada seorang pernah menulis di surat pembaca Koran Republika betapa tidak manusiawinya stasiun Bogor, selain sampah bertebaran hingga jarak antara  jalur kereta api dengan pintu masuk kereta sangat tinggi. Belum ditambah pelayanan di loket kereta listrik yang lebih sering konsumen diperlakukan sebagai “orang yang membutuhkan “ dan bersedia membayar berapa saja asal sampai ditujuan tidak peduli jam berapa keberangkatannya. Kecewa pun tinggal kecewa, pasrah tinggal pasrah dengan semua kebijakan yang dari awal tidak memperhatikan rasa empati penumpang.

Apa yang disebut langkah efisien tidak hanya soal kompensasi antara cost dengan benefit saja yang seimbang atau dalam bahasa agama kita, Al Ghanam Bil Ghurmi , tetapi juga bagaimana dengan input yang proporsional bisa menghasilkan output yang maksimal dan outcome yang memuaskan. Karena itulah kita masih ingat value for money dalam penganggaran lembaga pemerintahan. Dan meskipun PT KAI merupakan salah satu BUMN di negeri ini aspek akuntabilitas dan transparansi serta penunaian kewajiban sosial dalam bentuk CSR harusnya menjadi perhatian lain bagi PT KAI daripada sekedar berusaha bagaimana bisa profit lebih dari break event point.

PT KAI Commuter Jadebotabek sayangnya hanya mengambil aspek efisensi dengan mengorbankan aspek lainnya yang tidak bisa dilepaskan sebagai bagian pelayanan publik. Dengan mengambil langkah efisiensi itu pun secara faktual PT KAI Commuter Jadebotabek belum mencapai laba yang ditargetkan namun masih harus menanggung beban pemeliharaan dan perawatan yang mencapai Rp 17 Trilyun yang sudah berjalan dari mulai tahun 2000 hingga 2011.

Efisiensi memang belum tentu adil, itulah mengapa dalam Ekonomi Islam kajian tentang efisiensi sesungguhnya tidak pernah ada karena konsep dasarnya bukan low cost dengan max output atau alokasi anggaran yang minim  dengan pendapatan yang sebesar-besarnya. Namun dengan keadilan eksistensi maslahah bagi  ketiga pihak yaitu pemerintah, pengguna layanan kereta, dan PT KAI tetap berjalan dan tetap mencapai laba yang diinginkan tanpa harus menzalimi salah satu pihak. Maka yang paling mendekati eksistensi output yang maksimal hanya bisa dihasilkan dari kinerja yang optimal dengan memaksimalkan semua potensi dan memperhatikan  the theory of moral profit . untuk BUMN seperti PT KAI adalah transparansi laporan keuangan tahunan PT KAI kepada publik, Kepedulian sosial dalam bentuk CSR PT KAI, penataan ulang birokrasi di PT KAI Commuter Jadebotabek, revitalisasi tempat publik seperti Mushalla dan tempat menunggu kereta kepada keadaan yang pantas, dsb.

Ala Kulli Hal, sebenarnya kalau mau bekerja keras sedikit, PT KAI tetap bisa meningkatkan pelayanan publik  sebagai salah satu transportasi massal dan mempunyai kekuatan untuk mengurangi kemacetan di Ibukota sambil tetap melebihi break event point dengan alternative lain tanpa banyak mengandalkan anggaran dari pemerintah. belajar dari negara tetangga, disamping Negara telah sadar benar fungsi dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sumber pendanaan untuk memaksimalkan operasional transportasi massal juga di engineering dari sukuk dengan akad istishna beda dengan kita disini yang hanya mengandalkan kereta hibah dari Jepang.

Indonesia sangat berpotensi membangun dan mengelola infrastruktur nya dengan sukuk intifa sebuah hybrid akad antara dua akad yaitu sukuk dengan wakaf.   apalagi mengelola transportasi massal seperti Bus Way dan kereta commuter line yang seharusnya tidak perlu menabrakan istilah pelayanan publik dengan bisnis komersil karena pelayanan publik memang sudah jadi kewajiban bagi negara dan bisnis komersil hanyalah perangkat agar pelayanan publik optimal dari segi profit dan tetap bisa going concern sebagai sebuah entitas.

Dramaga, Bogor

10 Rewah 1432 H, 23:43

Sambil mendengarkan murataal Qura’an surah Al Baqarah by syaikh Ali Bashfar