anggaran kinerja Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 menyebutkan definisi anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer,dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Saat merujuk pada definisi di atas, kita memahami bahwa anggaran adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan dan diterapkan dalam ranah sektor publik, mengingat keterbatasan sumber daya dan panjangnya target yang harus dicapai oleh pemerintah maka diperlukan anggaran untuk mengendalikan pembelanjaan dan pembiayaan serta transfer dan rencana pendapatan dalam satu periode pemerintahan.

Anggaran juga disusun atas dasar perancanaan strategis yang memuat antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai, namun yang paling penting anggaran disusun justru sebagai sebuah instrument demi menghindari yang lazim dalam pembelanjaan dan rencana pendapatan sebagai slack of budgeting, pengeluaran yang over dosis versus penggunaan anggaran dana yang tidak semestinya. Oleh karena itu dibuat anggaran berbasis kinerja yang memastikan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pembelanjaan,rencana pendapatan, transfer, dan pembiayaan terukur setiap satu rupiah yang keluar memiliki output dan  outcome. Sederhananya anggaran kinerja menghubungkan anggaran negara dengan hasil yang dikehendaki oleh pemerintah dari mulai input-output dan outcome. Sehingga setiap satu rupiah yang dikeluarkan dari kas negara dapat terlacak dalam bentuk output dan outcome agar fungsi anggaran terhindar dari pemborosan uang negara.

Asal muasal anggaran kinerja itu sendiri memiliki akar yang panjang dan banyak subur digunakan di negara penganut model negara kesejahteraan (walfare state) dalam sejumlah literature seperti yang diungkapkan oleh Sancoko et all (2008) asal mula konsep anggaran kinerja dimulai di negara-negara anglo saxon sejak tahun 70-80an kemudian bersambung ke negara-negara Amerika Latin seperti Chille dan Bolivia dan banyak dianut di kemudian hari oleh negara-negara kesejahteraan di eropa dan Australia. Anggaran kinerja juga kerap disebut sebagai New Public Management yaitu bagaimana fungsi pasar dipindah ke dalam penyediaan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tiga pilar yang antara lain value for money. Efisien, efektif dan tentunya Low Cost atau ekonomis.

Demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lembaga negara menjalankan fungsi masing-masingnya maka pengendalian dari penggunaan anggaran menjadi sangat urgen. Di era desentralisasi, negara menyerahkan kewajiban pelayanan public pada masing-masing pemerintah daerah maka fungsi yang dimainkan negara di era desentralisasi ini adalah bagaimana bantuan pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang fungsinya membantu daerah menutup defisitnya dan Dana Alokasi Khusus mengalir dari hulu ke hilir serta eksekusi atas dana yang dialirkan dari atas. Bagaimana teknis dan pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

New Public Management, keberadaanya menggantikan posisi anggaran tradisional dengan kemasan yang lebih friendly business bagi penyediaan program pelayanan publik. Namun kenyataanya juga new pubic management yang menjadi salah satu semangat dalam reformasi birokrasi dinodai oleh sejumlah perilaku anggaran yang justru bertentangan dengan konsep value for money.

Sehingga tidak asing kala saya merujuk ke sejumlah literature dalam penganggaran, sejumlah kritik pedas terhadap NPM bermunculan. Salah satunya dari Wolfgang Drescler (2005) menyebutkan NPM tak ubahnya sebagai sebuah “hiasan” yang naturalnya merupakan produk kapitalisme. NPM  tak pernah menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam hal kesejahteraan sekalipun di negara yang banyak menganut model NPM ini seperti Uni Eropa. Kritik lain dari ekonom muslim seperti Monzer Kahfi (1997) menyebutkan bahwa memindahkan pasar ke dalam penyediaan barang public sebagaimana yang dikehendaki oleh model NPM telah gagal disebabkan kebingungan antara penyediaan barang non rivalry dengan non excludability yang lebih banyak ditentukan oleh ketentuan politik tertentu.

Terlepas dari semua kritik yang ada, sebagaimana yang kerap diungkapkan oleh dosen pembimbing skripsi saya, bahwa seandainya pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi konsisten dan bersikap “conservative” terhadap pengendalian internal dalam menggunakan anggaran maka dampaknya bukan saja secara agregat dapat menambah investasi dalam negeri tetapi juga berjasa dalam menyelamatkan uang negara yang lebih dibutuhkan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan supply energy agar pertumbuhan ekonomi dapat bertemu dengan distribusi pendapatan Penggunaan anggaran di luar batas, sudah cukup membuat hingar bingar kondisi bangsa menjadi bola liar bagi segelintir orang. Akhirnya rakyat hanya dipertontonkan dengan sekian episode drama-drama politik dengan bumbu saling serang dan membuka kartu di media massa.

seperti saat ini, sebagaimana yang dilansir oleh Republika hari selasa 5 july 2011 dan menjadi headline utamanya bahwa kementrian  dalam negeri menyalahkan pemerintah daerah yang tak mampu mengendalikan pengangkatan pegawai negeri sipil yang terus membengkak sampai 60 %. Hal tersebut juga disampaikan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah penganggaran keuangan negara yang menyebutkan berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD  di 124 kabupaten seluruh Indonesia sudah demikian overdosis.

Apa yang disampaikan oleh lsm dan kementrian keuangan tersebut bukan hal baru karena sejak tahun 2008 untuk di jawa barat saja pos belanja pegawai pada belanja tidak langsung teralokasi sebesar Rp 870.783.099 berbanding jauh dibandingkan tiga pos belanja lain seperti belanja subsidi terealisasi sebesar Rp 20.450.00, belanja hibah Rp 242.238.519, dan belanja sosial yang biasanya diwujudkan dalam bentuk program pelayanan public seperti jamkesda, jpk gakin, askekin,dsb terealisasi hanya sebesar Rp 242. 238.519. untuk di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2008-2010  dalam hal belanja tidak langsung, pos belanja pegawai terealisasi sebesar 28% dengan jumlah mencapai 5,6 Trilyun dari keseluruhan belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar 6,3 Trilyun, sisanya direalisasikan untuk pos belanja tidak langsung seperti belanja sosial hanya 2 % dengan jumlah menyentuh angka 433 Milyar.

Itulah mengapa saya tidak pernah sepakat dengan pandangan yang menyebutkan kalau korupsi disebabkan gaji pegawai negeri yang tidak memadai, sebab seiring kebijakan remunerasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdampak pada kenaikan gaji pegawai negeri sipil namun tetap saja pengangkatan pegawai negeri sipil kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah no 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS menyebutkan bahwa penambahan belanja pegawai maksimal hanya 2,5%

Abdurahman Ibnu Khaldun , sang Sosiolog sekaligus Bapak Ekonomi Islam, itu memang benar. Ketika ulama besar asal Tunisia dan wafat di Kairo dalam Mukaddimahnya menyebutkan   bahwa menjadi pelayan pejabat negara tetaplah bukan sebuah profesi yang terhormat berdasarkan kelelakian alam manusia. Bukan saja memberatkan uang negara tetapi semakin memperpanjang akar masalah kesejahteraan rakyat yang harusnya mendapatkan pelayanan publik memadai dan pantas malah memperbesar asset kekayaan pribadi atas nama negara.

Inilah wajah anggaran kita, wajah perilaku pengguna anggarannya

Dramaga

4 Sya’ban 1432 H