“Bagaimana Kita Bicara tentang Kemiskinan, sementara mulut kita penuh dengan makanan, Bagaimana Kita bicara tentang kemiskinan sementara kita mengadakan seminar kemiskinan di hotel-hotel bintang lima “ Ustadz Ali Sakti M.Ec

 

Dalam tulisan saya sebelumnya, saya sudah membahas sekaligus memberikan masukan untuk membuat kemiskinan yang telah menjadi industry utuh yang bergerak di bawah tanah tidak lagi menjadi penyakit yang harus ditakutkan. Selain memang kaya dan miskin sudah ditentukan, namun Islam mengajarkan agar bagaimana tidak seperti yang digambarkan oleh Tibor Scitovsky dalam bukunya The Joyless Economy  bahwa kemiskinan di tengah-tengah manusia kaya yang tak berbahagia tidak lain adalam simtomp dari sebuah kerusakan yang mendalam. Gambaran yang paling mendekati mungkin adalah sebuah tatanan masyarakat  “modern” yang bergelimang fasilitas namun tak pernah memiliki kebahagiaan yang mendasari filosofi dalam menjalani kehidupan. Tidak jauh dari sana, berpetak-petak rumah kardus di bawah kolong jembatan hingga pinggiran rel kereta listrik ibukota berjejer gambaran yang paradoks dari posisi pertama sebagai manusia-manusia yang tak berbahagia.

Apa yang saya ilustrasikan sekilas di atas memang bukan khayalan imaginasi saya sendiri, pertumbuhan ekonomi dan GDP yang selama ini diagung-agungkan oleh ekonom mainstream sebagai tolak ukur kesejahteraan sebuah negara dan masyarakatnya tidak menjelaskan apa-apa bagi pertumbuhan nilai kehidupan masyarakat dan juga peringkat kebahagian. Lebih sarkastik lagi, Peter Senge, dalam bukunya The Necessary Revolution (2010) memaparkan banyak yang meyakini GDP sebagai indikator perkembangan dan kesejahteraan sebuah negara tetapi lebih dari sekedar peringkat-peringkat itu semua, semakin banyak penduduk dunia yang tak berbahagia, atau laporan dari UNDP yang bertajuk Human Development Report 2010 : The Real Wealth of Nations, The Pathway tu Human Development menyimpulkan tidak adanya korelasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan human development index. Artinya semakin banyak penduduk dunia yang tinggal di negara-negara maju yang loss of happiness senses. Memang benar, indikator kesejahteraan bisa diambil dari mana saja, tetapi yang paling penting manakah yang lebih representatif dan bersifat holistik dalam menggambarkan distribusi kekayaan penduduk dunia.

Kalau kemarin saya menggambarkan satu saja bagaimana praktik dari ekonomi bawah tanah telah menyumbang pendapatan yang luar biasa dan trilyunan kali lipat dari transaksi di pasar riil maka sejumlah-sejumlah industry yang banyak membasiskan produksinya di DKI Jakarta lebih mencengkram sekaligus kita terhenyak. Korupsi hanya satu saja dari sekian banyak industry bawah tanah yang semakin mempersubur asset yang dimiliki oleh industry kemiskinan, belum kalau kita masukan  juga variable perjudian, lokalisasi PSK, Premanisme, Pornografi, hingga Narkotika yang masih jadi masalah besar bangsa ini. betapa mencengkramnya industry yang meraksasa ini, hingga Negara yang harusnya berperan sebagai Leviathan, malah melibatkan dirinya sebagai salah satu stakeholder dari industry bawah tanah dalam banyak bentuk mulai dari mafia pajak hingga mafia anggaran negara.

Nah sementara di sejumlah kawasan slumdog di Jakarta, segelintir aktivitas yang tak bisa mencengangkan siapapun yang membacanya, Jakarta Hidden Tour, nama aktivitas itu, dan sebagaimana namanya yang menjadi tujuan dalam objek pariwisata ini adalah kawasan-kawasan slumdog di ibukota, penyelenggaranya mengaku tertarik mengadakan program pariwisata yang menjadikan orang miskin ibukota sebagai objek pariwisata para turis asing disebabkan para turis asing sudah merasa jenuh dengan sejumlah bangunan dan objek wisata lain di Jakarta yang lebih modern, jadilah para warga ibukota yang masih berada dalam garis kemiskinan menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis asing tersebut. Dan disinilah salah satu sektor dari industry yang menyumbang pendapatan melebihi transaksi di pasar riil memainkan peran strategisnya, imbasnya tidak ada tetapi secara moral bagi mereka yang menghuni “dunia atas “ menampar muka.

Bagaimana tidak, sekali lagi kemiskinan telah direkayasa se-sophisticated  mungkin hingga tujuan akhirnya bukan lagi untuk dieliminir atau agar tidak lahir sebagai penyakit sosial malah sedemikian rupa sebagai salah satu sektor industry penting di negeri ini yang transaksinya berada di bawah tanah.

 

Dua hal di atas yakni kemiskinan dan mereka yang tidak berbahagia dengan betapa pun luxury nya hidup mereka, masih bisa bertemu dan menambah pekerjaan lain, bahwa Indonesia hampir didaulat menjadi negara gagal semakin mendekati realitasnya, di kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan data monografi kecamatan Cisarua, Jawa Barat, sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan cipanas, Cisarua hingga Puncak Pass dan berjumlah sekitar 113.833 jiwa masih bekerja sebagai buruh kasar. Dari 12, 431 jiwa yang berprofesi sebagai petani hanya 834 orang yang benar-benar memiliki lahan sendiri. Sisanya sebagai buruh tani atau penggarap lahan orang lain. Ditambah data dari Pemprov Jawa Barat bahwa PAD atau Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bogor pada tahun 2008-2009 mencapai Rp 311.981,538 hampir mendekati jumlah PAD yang dicapai oleh Kota Bandung sebesar Rp 314.627.155 terbesar di Jawa Barat dibandingkan dengan sejumlah kota lainnya. Jumlah PAD kabupaten Bogor sebesar itu kita anggap wajar disebabkan selama ini kawasan wisata alam seperti Puncak yang selalu dikunjungi wisatawan dari Ibukota setiap liburan panjang atau liburan akhir pecan. Begitu juga Kota Bogor, yang selalu dipadati oleh mobil ber plat B. maka pendapatan Pajak dan retribusi menjadi dua variable yang banyak menyumbang pada PAD kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

 

Ironisnya, PAD kabupaten Bogor sebesar itu tidak diharmonisasi dengan pengikisan kemiskinan atau memberdayakan masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan. Hingga menyebabkan nasib mereka tak ubahnya hamba sahaya di negeri sendiri. Sebagai salah satu pelampiasannya, tidak bisa kita nafikkan, dari mereka yang diabaikan oleh pemerintah kabupaten Bogor dari transaksi uang milyaran di kawasan wisata tersebut menyebabkan mereka mencari alternatif sumber penghasilan mulai dari penyedia jasa hiburan malam, pekerja seks komersial, hingga menjadi pelaku kawin kontrak bagi para turis arab di puncak.

 

Ala Kulli Hal, kalau kita mau konsisten menjalankan Pancasila seharusnya dari dulu sejak masa reformasi kita menjalankan salah satu butir amanat undang-undang dasar : Fakir Miskin dipelihara oleh Negara bukan kemiskinannya disuntik kebijakan yang tidak pro rakyat dan akhirnya dinina bobokan dengan program bantuan pemerintah yang lebih banyak mentahnya pada tataran praktik.

 

Jakarta

24 Rajab 1432 H

 

Ditemani senandung penuh hikmah dari Raihan