Mark up secara sederhana dalam produksi biasanya didefinisikan prosentase yang dibebankan kepada biaya dasar, termasuk di antaranya adalah laba yang dikehendaki oleh perusahaan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar (Hansen & Mowen; 2000)  Maka, secara kalkulasi mark up digambarkan beban pen jualan dan admintrasi serta iklan ditambah dengan laba operasi dibagi dengan cost of good sold atau harga pokok penjualan yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead. Kalau kita asumsikan bank syariah A dengan produk murabahah tangguhnya menerima pesanan 1 unit mobil Toyota Camry dari nasabah D maka bank syariah A akan memesan vendor Express Corp sebesar Rp 164.000.000  kemudian dijual kembali kepada nasabah D yang memesan kepada bank syariah A dengan pertambahan harga sebesar Rp 166.500.000. telah diperhitungkan oleh Bank Syariah profit yang menjadi mark up atau penambahan harga dari harga perolehan ke harga jual sudah mencakup tenaga kerja langsung yang mencakup mulai dari upah teknisi hingga upah perakit dan overhead untuk COGSnya. Sementara bebannya sudah mencakup beban penjualan dan administrasi.

Dalam  banyak kasus, kasus di atas kerap dipertimbangkan oleh orang banyak sebagai praktik riba dalam perbankan syariah. Tetapi menjadi aneh kalau seandainya Bank Syariah A  menyerahkan beban administrasi kepada nasabah sehingga walau harganya lebih murah namun cost yang harus kemudian hari diurus oleh nasabah bertambah atau bank syariah hanya menerima Break Event Point dari harga perolehan awal, berarti bank syariah tidak mampu mempertahankan profitabilitas dari bisnis yang ia jalankan. Nah, yang kerap ditanyakan oleh banyak orang tidak semudah ilustarasi diatas ditambah pembenaran dan pembenaran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri. Mark up dalam syariah harusnya ditentukan saat akad dimulai antara bank syariah dengan nasabah, namu polemiknya kerap dimulai saat nasabah menunda pembayaran installment, tidak jarang bank syariah menaikkkan marginnya, bankir bisa saja berargumen seperti halnya teman saya yang bekerja di sebuah bank syariah terbesar sekaligus tertua di Indonesia, kalau banyarannya tunda boleh donk margin buat bank syariah sebagai kompensasi penundaan bertambah.

Saya pun tergelak tertawa  mendengar argument di atas, lalu apa diferensialnya dengan bank konvensional yang memberikan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 dan kembali kepada bank 15 juta per bulan. Akibatnya praktik nya begitu similar dengan bank syariah walaupun rasionalisasi mark up terdengar wajar kalau menyangkut elemen dari COGS dan beban yang harus ditanggung oleh bank. Disinilah polemik besar yang harus dihadapi kalau produk keuangan syariah didominasi jual beli dibandingkan produk yang ashalahnya core bank syariah itu sendiri seperti mudharabah.

tidak ada yang salah kalau murabahah lebih besar daripada mudharabah.  kita harus mengingat juga masih di pasar siapa kita bermain maka mau tidak mau kita akan mengikuti arah demand pasar yang menginginkan sektor konsumtif lah lebih banyak berperan menggenjot pertumbuhan ekonomi  seperti yang diungkapkan seorang konsultan bank syariah di twitternya “ apakah tidak bisa konsultan membuat produk keuangan syariah yang “beda” tentu saja, tetapi siapa yang mau beli. Masalahnya  menjadi persoalan serius saat dominasi jual beli di bank syariah seperti halnya kasus kedua di atas. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat porsi bisnis di bank syariah yang berbasis mudharabah tidak begitu jauh tertinggalnya dibandingkan dengan murabahah.

Masalah similarnya produk lembaga keuangan syariah bukan hanya dialami oleh Indonesia, negara-negara tetangga bahkan bank-bank syariah timur tengah jauh lebih agresif menjadikan murabahah tangguh atau Bai’ Bithaman Al Ajil sebagai mainstream product. Tidak heran pada laporan keuangan beberapa bank syariah timur tengah memuat sejumlah barang yang dicantumkan seperti tanah, rumah, mobil, dan sebagainya dalam pos persediaan barang, karena mereka tahu betul bagaimana agar harga jual kepada nasabah menjadi lebih kompetitif dengan mengeluarkan beban freight cost dari perhitungan mark up.

Jalan Keluar

Di Malaysia, kejenuhan akan demikian similarnya produk lembaga keuangan syariah dengann konvensional bukan saja menjadi polemik dan tarik menarik “ideology” yang dianut praktisi dan akademikis keuangan islam di Malaysia, sebagaimana yang dipaparkan oleh Dr Tarek El Diwany, bahwa sebagaian praktisi dan akademisi keuangan Islam di Malaysia berargumen sektor keuangan islam harus bersaing  dengan sektor keuangan mainstream yang notabene skimnya dengan bunga guna memantapkan dirinya, argumen yang mengabaikan pesan dari tujuan syariah itu sendiri bagaimana mungkin ada produk kebaikan tumbuh dan berkembang di pasar keburukan yang begitu juga sebaliknya. Dr Tarek El Diwany pun sepakat dengan hal ini kalau Islam tidak memerintahkan kepada muslim untuk mendefinisikan suatu tujuan, lalu menggunakan sarana yang mereka anggap cocok untuk mendapatkannya. Akan tetapi Islam memerintahkan kepada mereka bahwa apabila cara tersebut benar, maka tujuan tersebut akan menjamin pencapaiannnya sendiri ( El Diwany: 2008)

Papernya Wisnu Wardhana dan Ali Rama (2009) juga secara empiris menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara penggunaan skim konvensional dengan syariah berakad murabahah tangguh atau Bai’ Bithaman Al Ajil di Malaysia, paper yang disajikan saat Forum Riset Perbankan Syariah 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tahun 2009 bertujuan mengeksplorasi penggunaan rental rate pada penghitungan pembiayaan perumahan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah Partnership dan comparing antara penggunaan rental rate dengan interet rate pada pembiayaan perumahan di Malaysia. kalau murabahah tangguh praktiknya sebagaimana yang sudah saya ilustrasikan di atas maka pada musyarakah mutanaqisah, nasabah melakukan pembayaran awal sebesar 10 % dari total harga jual kemudian secara bertahap melakukan pembelian porsi kepemilikan bank atas objek yang dijual bank syariah kepada nasabah hingga akhirnya nasabah dapat secara utuh memiliki objek tersebut secara 100 % . hasilnya Musyarakah Mutanaqisah terlihat lebih mendekati kewajaran sesuai yang diinginkan oleh syariah dengan pembayaran bulanan yang lebih rendah dibandingkan denga yang lain. Selain itu juga rental rate yang ditunjukkan oleh Musyarakah Mutanaqisah cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan interest rate.

Ala Kulli Hal, sepakat dengan Iman Sugema dan Iqbal Irfani (2011) jangan sampai produk dan jual beli yang jelas-jelas Allah halalkan diharamkan hanya karena similarnya wajah produk keuangan syariah dengan konvensional agar tidak termasuk yang disindir oleh Allah SWT dalam Al Baqarah 175 Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

 

Jakarta

27 Rajab 1432 H

Rima rap  dari Salameh Hamzah Mata Air-Air Mata  menemani penulisan essay ini