Dalam sebuah obrolan di forum FoSSEI Executive, saya berbincang dengan dua orang aktivis ekonomi islam arus mainstream dan arus kiri. Dua orang aktivis ekonomi islam ini kembali memutar lagu lama tentang absennya pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi islam ditambah tren yang sedang terjadi ekonomi islam tak ubahhnya diperlakukan bak pintu belakang agar tuan rumahnya tetap bisa selamat jika terjadi kebakaran. Sebelum jauh-jauh ke sektor lain, sebenarnya tak susah bagi pemerintah jiak ingin menjadikan masalah-masalah akut selesai, satu saja, bayangkanlah jika dana abadi ummat untuk biaya penyelenggaran haji dan umrah disimpan dalakalau sam bentuk tabungan haji di perbankan syariah. Atau kalau saja kementrian perhubungan menjadikan sukuk intifa berbasis akad ishtisna sebagai solusi kekeringan dana pihak BUMN di bidang transportasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas fisik transportasi, PT KA salah satu BUMN yang konon katanya merugi terus tidak perlu sebegitu ektrim menelantarkan penumpang di stasiun tertentu jika ada gangguan akibat hujan.

 

Lalu bukan tak jarang kita melayangkan pandangan ke negeri tetangga, betapa pemerintahnya demikian agresif mencari berkah dari yang berbau “Islamic” dan hasilnya, sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebagaimana di sini yang begitu phobia dan benci dengan apa yang disebut “Syariah” saking bencinya terkadang kita perlu berkali-kali sejumlah institusi keislaman dicap tidak syariah. Lembaga keuangan syariah dicap kapitalis religius, dan sebagainya. Lalu apa keuntungannya ? sudahkah ada yang berubah lebih baik daripada sebelum ada bank syariah misalnya ?? .

 

Maka demikian kita rindu kehadiran sosok Negara yang kuat, ditambah Pasar yang berdaulat hingga masyarakat yang lingkungan dan bahasanya bahasa madani nan beradab. Saat saya sedang mengerjakan skripsi saya tentang akuntansi pemerintahan, diskusi mengenai negara dan tamadun menjadi dua hal yang saya masukkan dalam pembahasan skripsi saya. Mengingat semakin similarnya hari ini dan percayalah kalau di antara kita mendengar sistem ekonomi islam apakah yang segera terbetik di fikiran ? hampir mayoritas di antara kita menjawabnya bank syariah dan pelbagai lembaga keuangan syariahnya.persoalannya bukan sudah syariah atau belum tapi sudahkah kita memberikan kontribusi lebih dalam membumikan ekonomi syariah di bidang lain, birokrasi dan akuntansi pemerintahan contohnya. Sepanjang saya bergelut dengan kajian pustaka akuntansi pemerintahan hampir jarang ekonom muslim yang membahas mengenai dunia satu ini. memang selain kondisi negara yang berbeda-beda standar akuntansi yang digunakan juga berbeda. Sedangkan IFRS hanya untuk akuntansi keuangan.

Teringat waktu ada pertanyaan menggelitik, apakah ada dalam sejarah Indonesia memiliki prestasi yang sedikit membanggakan dalam hal pemberantasan korupsi dan mewujudnya pemerintahan yang sesuai dengan good governance ? saya jawab why not ? entah kita setiap hari :”dijajah” oleh media untuk terus menyaksikan seolah isi pemerintahan yang sedang berjalan saat ini penuh kebobrokan dan amoralitas maka penilaian kita tentang reformasi birokrasi menjadi absurd dan sangat bias. Media selalu marah kalau ada yang menuntutnya dengan pasal kebebasan press tapi sadarkah kita setiap hari sudah demikian “tunduk dan dijajah “ oleh kepentingan segelintir orang yang memegang media di republik ini ??

Saya jawab pertanyaan di atas dengan realistis. Walaupun masih dalam proses yang sangat panjang dan sekali lagi kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap urusan publik. Namun tidak bisa dihindari juga perlahan namun pasti, pemerintah daerah semakin optimis dalam menjalankan visinya sesuai prinsip value for money dan good governance, beberapa di antara kabupaten yang telah berhasil menjalankan program pelayanan publik nya sudah pernah ditayangkan di Kick Andi sisanya sebagaimana berikut

. • Perbaikan Pelayanan Publik khususnya masalah perizinan, studi kasus : Kab Sragen, Kab Pare-Pare, Kab Sidoarjo

• Perampingan struktur instansi pemerintah daerah, studi kasus : Kab Jembrana • Pelayanan pendidikan dan kesehatan, studi kasus : Kab Jembrana

• Penataan Kelembagaan Pemerintahan dibarengi dengan penerapan tunjangan kinerja, Kab Gorontalo

• Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa, studi kasus : Kab Solok

• Menertibkan uang negara dalam bentuk honor-honor proyek di lingkungan birokrasi, studi kasus :Kab Solok, Kota Pekanbaru, Provinsi Gorontalo

Dan ditambah sejumlah daerah lainnya dalam mempersempit masuknya korupsi di lingkungan birokrasi sedang menerapkan perbaikan sistemn pelayanan public dengan pola Pelayanan Terpadu Satu Atap yakni penyelenggaran pelayanan dalkam satu pintu sehingga lebih terkontrol arus kas negara keluar dan masuknya. Publik pun lebih jelas dengan siapa yang sedang dilayani dan jelas akuntabilitas lebih terlihat. Dan artinya kesempatan untuk korupsi pun semakin bisa diminimalisir.

Kembali pada poin diskusi kita di atas, tidak sedikit pejabat pemerintah yang mengakui bahwa sistem ekonomi islam merupakan jawaban atas kebingungan sistem ekonomi dunia saat ini. namun kesannya hanya bersifat politis dan tetap menjadikan sistem ekonomi langit hanyalah pintu belakang sebuah rumah besar yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti semakin sering juga pemerintah absen memberikan solusi yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apalagi dalam hal membumikan ekonomi islam. Bisa dinilai dari sedikitnya pemerintah dalam membesarkan pangsa pasar perbankan syariah masih memperlakukan perbankan syariah sebagai pintu belakang walaupun sangat paham pintu utama nya dalam hal ini ekonomi kapitalis sudah berkali-kali terbakar dan sering nge hang

Banyak yang apatis terhadap politik. Namun melihat absennya Negara hari ini dari menjadikan sistem ekonomi islam sebagai solusi yang mengakomodir semua kalangan dan golongan, menjadikan siyasah syar’iyah salah satu kewajiban dari dakwah ekonomi islam itu sendiri. Ma la yatimmul wajib ila bihi fahuwa wajib itulah kaidah yang hari ini sedang kita lupakan.

Banyak yang memandang miring terhadap politik. Tapi setelah melihat betapa letak strategis reformasi birokrasi di tangan mereka yang shalih dan professional, tidak hanya meningkatkan investasi tapi juga menghemat anggaran atau menyelamatkan trilyunan uang negara dari pelbagai transaksi tender-tender yang tidak terhormat atau dalam bentuk honor-honor proyek gharar bahkan fiktif. Maka saya selalu terngiang nasihatnya Ust Rahmat Abdullah rahimahullah “berbahagialah mereka yang mau berpolitik dan menjinakkan politik, karirnya sebagai penjinak politik “

Bogor 13 Rajab 1432 H