Sudah tiba saatnya kita memerlukan visi yang baru yang lebih terang dan menjamin hidup kita. Visi yang membebaskan,bukan menekan kaum miskin, yang meski bagaimanapun merupakan mayoritas penduduk dunia. Politik yang berliku-liku dan teori ekonomi tanpa hasil hanya memperlakukan mereka, yang notabene manusia sebagaiunit ekonomi belaka. Tidak ada yang kita harapkan dari situ. Politisi yang mereka pilih malah meludahi wajah mereka, sementara ahli ekonomi menyingkirkan mereka karena dianggap “bukan manusia “. Mumia Abu Jamal, Memberangus Keadilan

Badan Pusat Statistik pada 1 july 2010 mengeluarkan data resmi tentang berapa juta orang yang tergolong miskin di republik  yang berpenduduk 230 juta ini. pada Maret 2010  mengalami penurunan 1,51 juta menjadi 31.02 juta dibandingkan dengan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang mencapai angka sebesar 32,53 juta. Untuk di daerah perkotaan, penduduk yang dikategorikan dalam garis kemiskinan berkurang hanya 0,81 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya 11,91 juta menjadi 11,10 juta. Nah, khusus untuk daerah  khusus Ibukota  Jakarta yang menjadi pusat hilir mudik dan lalu lintas administrasi pemerintahan hingga ekonomi dan bisnis, tercatat jumlah penduduk yang dikategorikan miskin berkurang 10,99 ribu menjadi 312,18 juta penduduk dari sebelumnya pada bulan Maret 2009,sebesar 323,17 juta jiwa.

Pada tulisan saya kali ini sama sekali tidak berminat untuk memperdebatkan data-data resmi di atas baik yang dikeluarkan secara resmi versi BPS atau versi pemprov DKI Jakarta. Namun topik permasalahan kemiskinan di republik kita kali bukan saja tentang hitung menghitung jumlah berapa juta penduduk NKRI yang masih meraba-raba dalam kegelapan sedangkan dari kue pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 6.5 % versi departemen keuangan hanya dinikmati segelintir orang di sektor konsumtif akibatnya fundamental ekonomi kita yang dibangga-banggakan sangat kuat tidak mempunyai tricle down effect bagi kesejahteraan masyarakat republik ini. poorest policy for poorest public, seakan menjadi dogma yang keyakinan yang mengakar bagi  para pengambil kebijakan di NKRI ini

maka tak heran bagi sebagian ekonom yang kritis dan out of mainstream, kemiskinan diyakini  telah menjelma satu industry utuh dengan supply dan demandnya tersendiri. Bagi yang pernah menyaksikan film Alangkah Lucunya Negeri Ini, betapa satu sektor saja seperti para pencopet dalam industri kemiskinan di Indonesia telah memainkan volalitas yang luar biasa. Anak-anak jalanan yang butuh makan direkrut menjadi pencopet, sang makelar sekaligus boss berperan sebagai  CEO dari Copetz Groups Corporate  ini ditambah sejumlah “komisaris  sekaligus  pemegang saham “ yaitu sejumlah oknum polisi yang rutin menerima “deviden “ dari sang CEO dan “perusahaannya “ setiap kali mencetak laba dari operasional yang dijalankan “perusahaan”  ini. tak ketinggalan Muluk, seorang sarjana manajemen berperan pula sebagai “akuntan” juga “ auditor internal “  dari perusahaan yang beralamat di bawah hiruk pikuk ibukota Jakarta . kalau aye sih gak asing lagi dah tu daerah sekitar kawasan tanah abang agak kesonoan dikit kalo gak salah hehehe

Pelbagai kebijakan fiskal telah diterapkan dalam mengurangi angka kemiskinan. Pelbagai kebijakan public telah diambil oleh pemerintah provinsi dalam mengakomodasi mereka yang lapar dan sakit dan telah divonis sebagai part of Mishkin Heaven ini. untuk di provinsi DKI Jakarta sendiri tercatat sejumlah program pelayanan publik dari mulai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin atau JPK Gakin, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Atau JAMKESDA, Asuransi Kesehatan Miskin atau ASKEKIN  dan sebagainya, maka, sektor publik sebagaimana dalam sejumlah diktat akuntansi sektor publik memerlukan value for money sebagai element dalam serangkaian pemerintahan yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Let’s say output,input and outcome. Output unit  untuk di DKI Jakarta 17 Rumah Sakit Umum Daerah, 18 Pusat Kesehatan Medis, obat generik hingga mobil jenazah dari pemprov DKI Jakarta, sedangkan outputnya  telah dianggarkan oleh Bang Foke selaku gubernur DKI Jakarta  pada tahun 2009 sekitar 350 Milyar hingga  440 Milyar.  inputnya, mereka yang telah dikategorikan dalam garis kemiskinan dan ber ktp DKI, dan telah mendapatkan kartu GAKIN, orang terlantar, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sepintas dengan model value for money seperti ini, Negara seolah memainkan peranan dan andil besar dalam memberikan akomodasi bagi orang miskin tapi happy nya orang miskin gak bisa lama-lama sebab sebagaimana “perusahan-perusahaan “ lainnya yang bergerak di pelbagai bidang dalam apa yang kita sebut sebagai ekonomi bawah tanah itu sama sekali tidak membutuhkan regulasi serius karena pemegang regulasinya adalah yang menyediakan supply dan menciptakan demand dan dengan ceteris paribusnya yang juga own it’s term. Akibatnya  sektor orang miskin yang bergairah ini ikut-ikutan dibajak juga oleh sektor lainnnya yang tidak kalah ganas: Korupsi !!

Spechless sudah saya dan sejumlah orang yang selalu memiliki harapan indah tentang perbaikan NKRI yang hari ini sedang ghirah-ghirahnya kembali ke Pancasila sebagai ideology negara, pegimane kagak cuy.  Sudah memiliki jatah alokasi terkecil dalam pos-pos belanja rutin pemerintah daerah ( cuman dua persen gan ! ) dibandingkan dengan pos belanja lainnya seperti pos belanja pegawai pemprov DKI Jakarta pada tahun 2010 yang mencapai 28 %  masih ada ternyata sejumlah orang atau “oknum” dalam bahasanya kalangan media, yang mengkorupsi duit bagi program kesejahteraan rakyat  poorest poor tersebut. Et Dah !! masyaAllah tega amat noh. Begitulah komentar tetangga saya yang membaca berita korupsi sejumlah dana yang telah dianggarkan untuk program JAMKESMAS.

Oleh sebab itu saya tidak pernah sepakat dengan pandangan teman saya bahwa korupsi tidak bisa disalahkan dalam gembosnya pembangunan Indonesia hanya lantaran gaji pegawai yang kecil yang “ memaksa “orang berbuat yang hal yang dikutuk semua agama tersebut “ sebab, setau aye nih, nyang namanya remunerasi gaji pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintahan daerah ataupun pemerintahan provinsi telah menjadi bagian reformasi birokrasi yang sudah digaungkan sejak eranya Bu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Maka tak heran, saat saya melihat Laporan Realisasi Anggaran sejumlah  pemprov di Indonesia pada belanja tidak langsung pos belanja pegawai selalu mendapatkan tempat dan porsi yang paling besar dibandingkan empat pos belanja lainnya.

Nah kembali ke topik awal essay ini, kemiskinan yang dihadapi oleh negara ini setelah melihat data dan fakta di atas memang benar-benar bukan dimaksudkan untuk dientaskan tetapi malah dipersubur dan “ dipersenjatai “ , dan “diberikan insentif “ berupa kebijakan-kebijakan makro yang tidak pro terhadap perbaikan nasib rakyat. Pemerinteh kite, mungkin bisa membela dirinya, bahwa sudah sekian tahun tariff dasar listrik tidak pernah naik atau segudang argument yang merasionalkan para penganut ekonomi keynessian lainnya. Tetapi jangan pernah meninggalkan fakta bahwa kemiskinan adalah satu aspek yang eksistensinya  telah memberikan korelasi yang kuat terhadap pelbagai masalah sosial lainnya dari mulai premanisme, kriminalitas, kekerasan rumah tangga, eksploitasi anak di bawah umur hingga perdagangan manusia antar negara tetangga. Seorang pengasuh anak jalanan bercerita di majalah Tarbawi, bahwa dirinya mengeluhkan sikap pemerintah yang bukannya berandil dalam memelihara anak jalanan tersebut beralih ke profesi yang lebih baik malah dengan represif dan mengkampanyekan Jakarta bebas Anak Jalanan pada tahun 2012. Jawabannya, eliminasi kemiskinan dulu baru berkampanye Jakarta Bebas Anak Jalanan pada tahun 2012. Sederhana tetapi mengena.

Sebagai akhir essay ini, setidaknya saya ingin empat poin sebagai masukan bagaimana pemerintah membuat wajah orang miskin bukan lagi sebuah posisi teramat hina, karena bagi Allah kekayaan itu sendiri adalah amanah dan setiap jenis dengan pelbagai bentuknya adalah ujian. Yang miskin juga menjadi ujian dari Yang Maha Rahim, yang kaya pun ujian darimana harta itu didapat dan dikemanakan harta itu mengalir.

  • Social Entreprenurship

Dalam pelbagai obrolan dengan sahabat saya, kita memang akhirnya sepakat definisi makmur dan sejahtera bisa mengambil parameter apapun. Entah itu berapa juta jiwa yang keluar kota setiap liburan panjang, berapa ratus ribu jiwa masyarakat yang hilir mudik belanja di Hypermarket, waralaba hingga meningkatnya angka penjualan barang-barang elektronik modern tetapi apakah itu menambah agregat makro ? apakah itu semua dapat representatif distribusi bolu kesejahteraan bagi kalangan grass roots ? nah yang paling mendekati sebagai indikator holistik berapa prosentase wirausahawan dis ebuah negara. Coz tidak bisa dinafikkan juga, setidaknya pemaparan Dr  Musa Hubeis (2009) dengan asset di bawah 50 jutaan dan total penjualan di bawah 300 juta industry UMKM mampu berkontribusi Pendapatan Bruto Domestik  Indonesia sekitar 2,360 Trilyun atawa sekitar 56 % dari PDB. Menggiurkan bukan ?

  • Filantropi.

Government should give thanks and great appreciate kepada pelbagai lembaga amil zakat yang setiap menjelang Ramadhan, rame-rame tampil ke khalayak ramai. Kalo ane mau su’uzhan seh bisa ja, pas ramadhan rame coz demandnya sedang tinggi. Di luar Ramadhan hanya sedikit lembaga amil zakat yang istiqamah menjaga nawaitunya bukan saja penampung sedekah dari mereka yang berkelas atau mungkin segelintir ‘kapitalis religius “ dalam bentuk program-program CSR. Tetapi yang paling mencengangkan, masyarakat kita pun ternyata sejak lama memiliki jiwa berderma yang disalurkan dalam seuah program yang turun temurun dilakukan. Kalo di kampung aye seh namenye, Jimpitan atau prelek dalam bahasa betawi kesonoan dikit . Dulu, pas bokap-nyokap aye masih muda saban malem, security kampung keliling mengambil jatah beras yang telah di alokasikan depan rumah.  Kemudian beras yang telah terkumpul itu dalam sejumlah kampung di Jakarta dijual ke tukang nasi goreng atau tukang bubur.  Kadang sekali terkumpul bisa ampe 500 -800 ribu per bulan. Dari hasil menjimpit inilah yang menjadi modal warga dalam kegiatan kampung.  Nah, dalam bentuk modern sebagaimana yang masih bertahan di pemukiman warga betawi bentuknya lebih teroganisir dan penyaluran programnya jangka panjang ? darimana dana nya, menjadi ciri khas jimpitan, warga sekitar yang telah berkomitmen menginfakkan sebagian harta nya.

  • Kebijakan Pro Rakyat.

Seberapapun militannnya lembaga amil zakat atau charity dalam menyalurkan program pemberdayaan masyarakat kepada mereka yang digolongkan dalam golongan mustahik akhirnya menjadi hancur lebur akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kalangan poorest poor ini. hal ini dibuktikan dengan pengalaman Dompet Dhuafa selama beberapa tahun menjalankan program pemberdayaan masyarakat ke bawahnya dalam pelbagai bentuk, sejumlah groups mustahik yang telah mendapatkan pembinaan intensif hingga hampir masuk golongan sejahtera kembali menjadi “gembel” atawa profesi semula akibat harga bahan-bahan pangan pokok yang serentak naik saat dinaikkan BBM atau tariff dasar listrik. Hal ini diakui oleh Ust Eri Soedewo dengan pengalamannya bertaon-taon di sebagai pembina lembaga amil zakat, akhirnya kita sadar. Goal utama dari pelbagai kebijakan fiskal harusnya bermuara pada kemiskinan yang naek sabuk  ;-D  :-D  dari poorest poor ke richest poor. Why, karena udeh jadi sononye, nyang namanye miskin gak selalu identik blangsak kalo kata orang asli Jakarta, nyang penting pegimane rasenye, nyang borju  kagak ampe kelewatan hingga mengabaikan hak-hak mereka yang fakir dan miskin.

  • Teladan

Alangkah lebih agungnya lagi gaya berekonomi masyarakat negeri ini memiliki teladan. Teladan dalam keshalehan, teladan dalam gaya hidup yang nyunnah,fitri dan manusiawi. Bukan tidak mungkin masyarakat yang madani dan hayawi itu benar-benat akhirnya mewujud. Siapakah dari kita yang tidak rindu ada pemimpin seperti Baginda Nabi yang tidurnya berkalang tikar dan kala lapar menggencet perutnya dengan batu. Atau tidap perlu jauh-jauh di sebuah negeri bekas kerajaan Safawi, Ahmadinejad namanya, yang tidur di sebuah tikar dengan jas sederhananya yang selalu ia kenakan dalam pelbagai acara kenegaraan. Atau tidak usah jauh-jauh ke negeri orang,  Sumatera Barat, nama provinsinya, memiliki seorang Gubernur yang cerdas dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran negara. Dalam sebuah dinas di luar kota, sang gubernur ini bersedia memesan tiket bangku  kelas ekonomi dalam sebuah penerbangan. Maskapainya juga tidak terlalu terkenal, dan sejumlah pejabat yang terlanjur duduk di bangku kelas bisnis  dibuat panik saat tahu atasannya duduk di kelas ekonomi.

Kalau empat poin masukan saya di atas didengar oleh wakil rakyat yang amanah dan istiqamah idealismenya sebelum menjadi wakil rakyat, semoga tidak ada lagii alasan korupsi disebabkan soal kesejahteraan melainkan mental para pemangku amanah yang masih-  kalo minjem istilahnye Bang Madit Bin Musyawarah- Kismin !!

3 Rajab 1432 H

Jakarta nan sejuk sehabis hujan