sebuah analisis sederhana  dari dosen pembimbing saya

Luas ruangan kerja anggota dewan di gedung barunya nanti 7×5 m2, hampir setara dengan rumah tipe 36. Untuk mendapatkan rumah seluas itu, rakyat yang merupakan pimpinan dari wakil rakyat harus mengikuti program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan jangka waktu 10-15th. Cicilan yang harus dibayarkan oleh rakyat setiap bulannya bahkan melebihi 30% gajinya.

Dengan biaya lebih dari 1 triliun, gedung baru tersebut akan dibangun yang dananya juga berasal dari rakyat melalui mekanisme pemungutan pajak. Apa yang terjadi sebenarnya di Negeri ini?? rakyat membuatkan ruangan yang sangat nyaman dan luas bahkan fasilitasnya setingkat hotel berbintang 5 kepada wakilnya, sedangkan rakyat sendiri megap – megap untuk mendapatkan hunian yang layak.

Jika saat ini wakil rakyat tidak mau mengikuti suara rakyat sebagai atasannya untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung baru tersebut, maka wakil rakyat telah tuli dan membangkang terhadap atasannya. Jika saja kejadian ini terjadi didalam suatu perusahaan maka pasti akan diterbitkan Surat Peringatan 1 (SP1), SP2, dan SP3 sampai dengan pemecatan kepada karyawan yang membangkang kepada atasannya. Namun mungkinkah langkah ini bisa dilakukan untuk wakil rakyat? Jawabannya sudah dapat ditebak tidak akan bisa dilaksanakan, karena wakil rakyat hanya mau mendengar suara rakyat ketika mereka kampanye.

Tidak banyak yang bisa rakyat lakukan atas ketidakadilan ini, rakyat hanya bisa berandai – andai bagaimana kalau ruangan kerja tersebut yang akan ditempati oleh wakil rakyat juga harus melalui program KPR (Kredit Penggunaan Ruangan). Wakil rakyat yang menempati ruangan harus dipotong gajinya setiap bulan untuk mencicil sampai lunas dengan tingkat nisbah ataupun bunga pasar yang berlaku.

Andai – andai tersebut juga tidak mungkin dilaksanakan. Akhirnya rakyat hanya bisa menuntut hal yang paling mendasar agar wakil rakyat dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran rakyat dari gedung barunya tersebut. Selain itu rakyat juga memohon kepada wakil rakyat agar ruangan barunya jangan dikotori lagi oleh aktivitas – aktivitas negatif seperti membuka emai/situs porno.