Merah PutihDalam sebuah perhelatan akbar Temu Ilmiah Nasional X di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada sebuah gagasan yang kembali coba digaungkan ke tengah public atau mereka yang peduli dengan perkembangan ekonomi islam dewasa kini. Bahwasanya Ekonomi Islam adalah sebuah sistem sekaligus juga ideology yang menyatu atau integral antara para pelakunya dengan sistemnya. Para pelaku menghasilkan filter moral yang kental dalam menjalankan aktivitas produksi, distribusi dan cara atau pola perilaku konsumsi sedangkan yang kedua mengembalikan mekanisme pasar pada wajahnya yang wajar dan tidak berujung pada kebengisan dan posisi vis as vis antara negara dengan pasar. Oleh karena itu kita perlu meninjau ulang kembali sebelum beranjak terlalu jauh dimana Sistem Ekonomi Islam ini akarnya harus ditanam. Tanpa bermaksud mengangkat cara pandang yang terlalu memudahkan masalah hakikatnya peranan negara atau mencari negara yang ideal untuk menumbuhkan sistem ekonomi Islam akan tetapi memberikan pandangan yang baru seperti apa konsep peranan negara dalam mengendalikan perekonomian ditinjau dari perspektif para ulama terdahulu seperti halnya Al Farabi, Al Baqillani, Imam Ghazali, Ibnu Sinna dan sebagainya.
Pada tulisan ini penulis mencoba menguraikan lebih jauh gambaran sebuah negara yang ideal dan karakteristiknya untuk memberikan ruang yang lebih sesuai dalam penumbuhan sistem ekonomi Islam. Karena tidak bisa dipungkiri, dengan perkembangan Ekonomi Syariah dewasa yang sangat menggembirakan ternyata juga menyimpan otokritik yang lumayan tajam dari para pengusungnya sebagai subdomain dari bangunan Ekonomi Kapitalist. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebuah pemikiran yang diajukan oleh Prof Masudul Alam Choudury (2000 ) dalam sebuah kolom diskusi di jurnal International Journal of Islamic Financial Services bulan Maret. Dalam kolom diskusi tersebut Prof Masudul Alam Choudhuri mempertanyakan apa yang selama ini kita sebut sebagai “Ekonomi Islam “ telah dirasuki secara fisik dan kejiwaan doktrin-doktrin ekonomi barat tanpa menghasilkan output yang menjadi pembeda antara output dari bangunan sistem ekonomi Islam dengan output dari istana yang megah milik ekonomi barat. Prof Masudul Alam Choudhuri mengkritik sikap sebagian ekonom muslim yang belajar dari sekolah-sekolah ekonomi barat seperti seolah mengulangi sikap para intelektual rasionalist muslim yang banyak mengadopsi pemikiran filfasat dari peradaban Yunani.
Selain poin penting diatas, apa yang digagas kembali dan seolah kita sedang dibangunkan dari mimpi panjang akan cita-cita “Ekonomi Islam “ ternyata lebih banyak lagi pekerjaan rumah di negeri kita yang belum selesai dan dapat menghambat perkembangan ekonomi islam dari segi kesiapan kemauan politik dan kesiapan rakyat Indonesia menerima sistem ekonomi langit ini. sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof Dr Fahmi Amhar dalam stadium general sangat rumit jika kita mau bertransaksi sesuai syariah ternyata infrastruktur yang harusnya bisa mengakomodir masih dipenuhi area-area syubhat bahkan haram. Akibatnya transaksi kita, tanggung untuk berkah karena sebagian masih kita upayakan dari wilayah yang syubhat dan bahkan haram.

Perspektif ini tentu saja tidak bisa linier mengingat kita hidup di sebuah negara majemuk dan heterogen yang bernama Indonesia. Indonesia secara demografis, mayoritas memang beragama Islam namun jika kita menengok ke belakang, proses sekularisasi di republik ini telah berjalan sekian lama. Orde Lama dengan ikon Soekarno nya mengumandangkan nasakom pada tahun 1965-1966, Orde Baru dengan ikon Soeharto nya menggaungkan stabilisasi keamanan dan pembangunan dan repelita, dan era reformasi, keterbukaan gerbang demokrasi dalam gejolak sosial dan politik yang melelahkan. Anis Matta dalam bukunya “Menikmati Demokrasi “ (2004) menjelaskan bahwa sekalipun ruang demokrasi terbuka lebar dan da’wah dapat berjalan lebih baik namun tidak bisa dipungkiri praktik illegal dan transaksi bisnis yang illegal juga mendapatkan cap legalitasnya.
Karena demokrasi bukan bicara yang benar pasti legal atau yang bathil pasti illegal melainkan yang benar bisa jadi illegal dan yang bathil sangat bisa dilegalkan. Dalam aspek kesejahteraan Prof Didin S Damanhuri dalam hasil risetnya yang dituangkan pada salah satu tulisannya berjudul” Demokrasi Politik, Korupsi, dan Kesejahteraan” (2009) menunjukkan bahwa walaupun tingkat Demokrasi di Indonesia lebih baik dari apa yang terjadi di Malaysia dan Thailand namun tingkat kesejahteraan dan human development index masih tergolong lebih rendah dan setara dengan negara berkembang lain seperti Turki, Senegal, Yordania dan lain-lain. Sebaliknya sejumlah negara yang masuk dalam sample studi tersebut seperti Argentina, Romania, India,Filipina dan Bolivia tergolong dalam tingkat partisipasi demokrasi yang tinggi namun belum jua bisa keluar dari kemelut korupsi dan kolusi dalam budaya demokrasi pemerintahnnya.


Meminjam ungkapan yang diutarakan oleh Anis Matta, dalam bukunya Dari Gerakan ke Negara (2006), anak-anak idealis itu mengalami benturan pertama, tanah tempat mereka tumbuh ternyata rusak dan jenis pohon yang ditanam sebaik apapun tidak akan pernah tumbuh kembang di atas lahan yang sudah rusak. begitu juga dengan perkembangan dan model rekonstruksi ekonomi islam hari ini. di bidang perbankan dan keuangan kita cukup bergembira di awal bahwasanya Perbankan Syariah menemukan momentum yang paling penting saat resesi keuangan meledak dari awal ambruknya Lehman Brothers pada tahun 2008 dan saat para analis keuangan memprediksi resesi akan terus berkelanjutan hingga dua tahun berikutnya. Namun di Timur Tengah dan Eropa, Perbankan Syariah dan model keuangan islam terus mendapatkan sorotan sebagai harapan baru warga dunia untuk keluar dari sistem keuangan kapitalisme yang brutal dan kejam. Tidak kurang dukungan juga datang dari Vatikan sebagaimana yang diserukan oleh Paus Benediktus XVI bahwasanya perbankan barat sudah semestinya belajar dari sistem keuangan syariah untuk bisa mengembalikan kepercayaan pada saat krisis global sekarang ini. ( Sharing Magazine edisi 28 thn III April 2009 ).

Namun kita semua melihat euphoria itu secara adil. Dan tidak bisa dinafikkan bahwa industry keuangan syariah, demi kestabilan profitabilitas dan efisiensi bank, kerap merasa perlu tidak mengindahkan aturan dasar syariah atau kalangan analis menyebutnya sebagai shariah compliances ketaatan pada nilai-nilai syariah. Belum ditambah dengan dominasi praktik murabahah dalam perbankan syariah bukan mudharabah yang menjadi faktor dasar pembeda antara perbankan syariah dengan konvensional sebagaimana yang ditunjukkan dalam studi Aam Slamet Rusydiana ( 2009 ) dalam tulisannya berjudul Mencandera Perbankan Syariah Indonesia dalam buku Ekonomi Islam Substantif (2009) sejumlah aspek yang perlu dikoreksi untuk perkembangan perbankan syariah ke depan seperti ketimpangan bisnis bank syariah yang lebih banyak berbasis murabahah dibandingkan dengan mudharabah, keberadaan SBI Syariah, penyaluran pembiayaan yang lebih rendah daripada perbankan konvensional pada ranah pertanian dan penyakit kemiskinan yang belum lagi terberantas atau pengangguran yang menurun dengan keberadaan perbankan syariah
Akhirnya kita faham, bahwa sistem ekonomi Islam dengan misinya yang menjadi rahmat bagi semesta alam memang terlalu sempit kita paksakan idea-idea besar Ekonomi islam pada entitas keuangan syariah dan tidak bisa tidak sentuhan dingin pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian harusnya menjadikan Sistem Ekonomi Islam sebagai solusi bukan alternatif. Karena jika masih ditempatkan sebagai alternatif yang ada Ekonomi Islam dianggap sebagai “bantalan penyelamat” keuangan jika terjadi krisis dan resesi. Dan disinilah perlu kita reposisi pemahaman ekonomi Islam dalam konteks keindonesiaan sebagai sebuah negara berpopulasi muslim terbesar di dunia dari mulai konsep negara, pasar hingga membentuk sebuah lingkaran masyarakat yang madani. Karena tidak mudah jika kita masuk dalam diskursus mencari negara yang ideal. Kalau tidak terjebak pemahaman yang ekstrim, hasilnya kita merasa tidak perlu apa yang disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Sebagai tambahan dan catatan yang meneguhkan kita akan konsep syariah, di akhir akan penulis tambahkan pandangan salah seorang ulama salaf yang hidup di era abbasiyah yaitu Imam Ghazali mengenai konsep kenegaraan, ekonomi dan model masyarakat yang ideal untuk pengembangan ekonomi syariah

Diskusi Mengenai Negara

Diskursus mengenai konsep negara yang ideal hampir selalu bertarik-tarikan sepanjang sejara dunia dan perjalanan umat manusia. Sejak perang dunia I dan II, warga dunia selalu disuguhkan dua kubu terbesar yang telah memberikan penafsiran berupa tragedi, kelaparan dan perang saudara sebagai bentuk interpretasinya akan ide-ide membangun dunia yang lebih sejahtera di bawah bendera kapitalisme atau membangun dunia yang sama rata sama rasa di bawah warna merahnya komunisme dan sosialisme.
Kalau kita mau tarik ke belakang, diskursus mengenai negara di Barat telah dimulai di Yunani mengenai hakikat otoritas. Istilahnya dimaknai sebagai kratos yang berarti kekuasaan dan arke yang bermakna otoritas dan perbincangan mengenai otoritas kerap menyisakan persoalan dalam praktik. Mulai dari lingkup terkecil hingga sekompleks negara ( Hamzah, 2010) negara juga merangkum akan kebutuhan bangsa pada satu kekuasaan yang menaungi keseluruhan dan jaminan hidup bersama dalam satu cita yang telah membentuk sebuah bangsa. Para pemikir klasik mengenai Negara merumuskannya dalam Trias Politica seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Montesque. Adapun JJ Rousseu hendak merumuskan apa yang dimaksud dengan negara dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan kebebasan sekaligus sebuah tatanan demokrasi di era berikutnya ( Hamzah, 2010)
Berarti garis merah yang bisa ditarik dari diskusi teori klasik mengenai negara, semuanya menyepakati bahwa Negara harus memberikan rasa aman dan kebutuhan sebagai sebuah representasi entitas kebangsaan dan representasi nyata konsep nation state. Namun persoalan yang paling krusial bukan pada meletakkan kembali konsep Negara pada kehidupan berbangsa tetapi bagaimana peran negara bisa tumbuh sebagai sebuah negara yang kuat di tengah derasmya gelombang liberalisasi dan proses demokratisasi di seluruh dunia. Sebagaimana yang dianalisis dalam tesisnya Fukuyama (1992) dalam bukunya The End of History and The Last Man bahwa setelah Barat mengakhiri perang dunia I dan II dengan ambruknya Uni Sovyet sebagai representasi negeri komunis, dunia telah mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan yang luar biasa terhadap demokrasi liberal. Bagi Fukuyama, Demokrasi Liberal adalah akhir dari sejarah.
Disinilah ujian dan pelbagai eksperimen globalisasi dalam proses demokratisasi mengancam negara bangsa. Seperti yang dianalisis oleh Kenichi Ohmae (2005 ) dalam bukunya The Next Future Stage dalam gelombang derasnya globalisasi, bentuk negara bangsa akan segera punah ditelan pelbagai jenis disintegrasi sosial dan politik dan berganti dengan bentuk negara regional yang indikasinya sudah mulai terlihat dari blok-blok ekonomi dan blok dagang dunia. Identitas Negara Bangsa diujung tanduk predikat negara gagal. Sebuah julukan yang diberikan sebagai isyarat negara yang tidak sanggup merealisasikan cita-cita kebangsaannya yang tidak hanya mencakup kesejahteraan dan keamanan warganya tetapi juga kedaulatan hajat hidup orang banyak yang harusnya diberdayakan oleh negara. Idea-idea yang kembali coba direvitalisasikan seperti nasionalisme dan ekonomi rakyat terbentur polemik dengan taraf kesejahteraan. Sebab bila taraf kesejahteraan di bawah standar layak dalam fase globalisasi jargon-jargon cinta negara dan produk bangsa menjadi tidak relevan karena perut sudah berbicara yang paling rasional siapa yang sanggup memberikan kesejahteraan, maka ia adalah konsep ideal yang saat ini layak diterapkan.
Peran dan fungsi negara sebagai sebuah bentuk terkuat melindungi bangsa juga diuji oleh lunturnya intrumen-intrumen pengambil kebijakan dalam negara itu sendiri. Hukum yang harus tunduk oleh segelintir mafia peradilan, para pengambil kebijakan yang tidak memberikan teladan kepada rakyatnya sebagai pengayom hingga merosotnya kepercayaan public pada semua lembaga penegak hukum akibat tidak adanya tindakan yang tegas pada aksi-aksi yang jelas telah melecehkan institusi penehak hukum secara moralitas. Belum kalau kita berbicara mengenai birokrasi yang tidak efisien, sektor publik yang harusnya bisa menjadi pelayan masyarakat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik malah dituding sebagai sumber pemborosan uang negara (Djazuli, 2007 ) atau bahkan bocornya PDB kita dengan korupsi dan fraud. Seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi bangsa ini membenahi dirinya untuk menggapai cita-citanya bernegara sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang.

“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial … “

Diskusi Mengenai Pasar yang Berdaulat

Dalam pemaparan yang agak panjang mengenai diskursus negara di tengah gelombang liberalisasi dan pintu demokratisasi yang dibuka lebar-lebar, penulis telah memaparkan bahwa perlu ada revitalisasi peran negara sebagai pengayom dan penaung warga negara untuk kembali berjuang mewujudkan cita-citanya sebagai sebuah bangsa. Karena di tengah serbuan gelombang liberalisasi dan pintu gerbang demokratisasi dalam bentuk globalisasi fungsi negara mengalami ancaman serius akan disintegrasi sosial dan semakin menjauh dari fungsi idealnya sebagai pelayan masyarakat dan pemberdaya rakyat atau membela kepentingan umum ( Sugihardjanto,2000)
Saat negara mengalami disfungsi yang parah, maka memang benar akan menyulitkan masuknya negara tersebut secara kompetitif dalam proses unifikasi dan terintegral dengan sistem keuangan & ekonomi dunia. Indikasinya sudah bisa dari cirri-ciri sebagaimana berikut : tidak didasarkan atas analisis terhadap kegagalan pasar yang harusnya diatasi,tidak selektif dalam menyikapi kegagalan pasar spesifik dan memaksimalkan eksternalitas positif dalam pengembangan ke depan akan industry-industri yang startegis, mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan pasar dalam upayanya mencapai efisiensi dan terlalu yakin pada kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas pemerintah yang pada kenyataanya terbatasatau terlalu percaya diri pada sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga negara merasa yakin dan perlu untuk terjun dalan satu kompetisi persaingan global dan tidak juga mempertimbangkan efisiensi,skala, dan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya (Hamzah; 2010)
Dan itulah yang dihadapi oleh Indonesia menghadapi CAFTA, sebelumnya kita disajikan sejumlah analisis dari kalangan ekonom mainstream bahwa dengan populasi 230 juta jiwa Indonesia merupakan pasar yang besar bagi kalangan investor atau vendor asing dibandingkan dengan Malaysia yang tidak sampai setengahnya. Atau membandingkannya dengan pengalaman Singapore dan Malaysia. Tanpa dilihat bahwa fungsi negara dari Singapore dan Malaysia berjalan baik dengan dilihat dari persiapannya menghadapi ACFTA. Padahal sebelumnya juga kita sudah yakin bahwa dua negara di ASEAN yaitu Filipina dan Indonesia diperkirakan sebagai dua negara yang mendapatkan dampak yang paling buruk dari ekspansi barang-barang buatan China ke pasar domestik ( Asri Abdullah, 2010)

Harian Nasional, Media Indonesia, 26 Maret 2011, dalam salah satu kepala beritanya menurunkan dampak dari pemberlakuan ACFTA yang telah memasung produktivitas industry domestik. Salah satu indutri yang tidak bergerak atau mengalami penurunan produktivitas pasca pemberlakuan ACFTA adalah produsen lampu. Walaupun permintaan domestik terus meningkat namun produsen lokal hanya mampu memasok di bawah 20 % dari total kebutuhan nasional sedangkan kebutuhan tahun ini terus meningkat 30 % dari tahun lalu sekitar 200 juta unit. Namun ironisnya kesempatan emas ini tidak mungkin dinikmati oleh industry lampu sebab hanya bisa mencover permintaan dalam negeri sebanyak 50 juta unit sedangkan sekitar 150 juta unit telah dinikmati oleh lampur impor dari China. Padahal sebelumnya kalangan ekonom mainstream dan sejumlah ekonom muslim telah melihat akan adanya ketimpangan yang jauh pembebanan pada biaya-biaya produksi dan tenaga kerja antara China dan sejumlah negara ASEAN. China mampu menyerap upah tenaga kerja produksi yang jauh lebih murah 5 % dibandingkan dengan Indonesia dengan Malaysia. Kekuatan China ini disebutkan juga oleh Alan Greenspan (2007), mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, dalam bukunya The Age of Turbulance, bahwa China memiliki perjalanan yang sangat panjang dari sebelumnya berkiblat pada tipikal negara sosialistik komunis ke arah apa yang disebut oleh Mao Tse Tung sebagai “Sosialisme berkarakteristik China “ dari mulai nilai tukar China, Ekspor dengan hardware dari barang-barang impor hingga mampu menyewakan tenaga kerja murah dan tanah kepada pihak asing.
Dalam tataran epistemologis perdebatan klasik antara Mazhab Negara dengan Mazhab Pasar kembali berulang. Sama terulangnya rentang kutub antara kapitalisme klasik dengan sosialisme ala Marxis. Atau perentangan yang terbentang antara model negara kesejahteraan dengan creative capitalism yang digagas oleh Bill Gates dalam Davos World Economic Forum tahun 2008. Negara dipaksa oleh sejumlah fenomena dan para pengambil kebijakan strategis untuk berdiri berhadap-hadapan dengan Pasar. Mekanisme Pasar yang secara sederhana hanya melibatkan aspek demand and supply sebenarnya hanya mencoba untuk menggambarkan sebuah proses jalannya ekonomi mikro berkembang menjadi kecendrungan terjadinya reduksi kompleksitas perekonomian ke dalam angka-angka statistik ( Hamzah, 2010) akhirnya kita, secara rekonstruksi ilmu Ekonomi Islam itu sendiri kita terjebak pada dikotomi teori normative dengan teori positif. Pengembangan ilmu Ekonomi Islam ataupun Akuntansi Islam malah dipersibuk dengan mencoba mengkuantitatifkan variable-variable dalam maqashid syariah dalam pengembangan formula agar terlihat positif dan asumsinya bisa diaplikasikan. Begitu juga imbasnya, pada dikotomi antara kekuatan negara sebagai penaung dan pengayom cita-cita bangsa dengan mekanisme pasar yang oleh kalangan sosialistik diwakili oleh MNC atau perusahan-perusahaan multi national (Sugihardjanto,2000)
Padahal sejatinya Negara tidak perlu berhadap-hadapan dengan Pasar yang banyak direpresentasikan oleh kekuatan perusahaan multinasional secara sempit. Sedangkan pasar dalam literature ekonomi modern tidak pernah ditafsirkan sesempit hanya pergumulan sejumlah perusahaan-perusahaan multinasional asing yang menguasai sejumlah sektor yang harusnya dikuasai oleh negara. Disebabkan posisi negara dengan pasar sedari awal telah diletakkan dalam konstitusi kita sebagaimana yang dengan tegas disebutkan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 &2. Kalangan sosialistik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sugihardjanto (2000) merasa bahwa Negara harus memiliki penuh BUMN dan BUMD sebagai symbol kepemilikan negara atas sumber dayanya. Padahal yang dimaksudkan oleh M Hatta dalam dengan “dikuasai oleh negara” dalam ketentuan konstitusional dikendalikan dan diatur oleh negara melalui penetapan kebijakan dan regulasi. Bukan menguasai secara penuh yang jika secara internal masih terdapat ineffisiensi birokrasi dan tumbuh suburnya korupsi di tubuh punggawa negara malah menyebabkan BUMN lebih merana nasibnya dibandingkan dilelang ke pihak asing.

Menuju Masyarakat Madani

Melihat sejumlah kegagalan Negara membangun hubungan dan ikatan emosional kuat dengan warga negaranya tidak membuat para negarawan dan pemikir dunia putus asa. Karena kalau mau ditimbang secara adil, peran negara dalam mengendalikan segala aspek kehidupan berbangsa bukanlah segalanya. Yang terpenting di akar rumput masih ada ikatan emosional yang memunculkan daya kreatif dan daya kekuataan yang segar dan jauh lebih inovatif daripada yang dapat dilakukan oleh aparat negara dalam merealisasikan kesejahteraan. Dan itulah yang terjadi dengan model Civil Society.
Ahmad Suhelmi (2007 ) dalam sebuah papernya memaparkan peran panjang dan penumbuhan konsep civil society di Barat. Dan memang Civil Society hakikatnya adalah produk peradaban Barat. Khas dan memuat karakteristik dari kehidupan masyarakat di Barat sepanjang sejarahnya sama halnya dengan latar belakang lahirnya konsep dari barat yang lain mengenai sekularisasi, demokrasi, titik perbedaan dan pertemuan antara Civil Society dengan konsep masyarakat madani hanya berpusat pada tidak saja masyarakat yang mampu berdaya mewujudkan cita-cita bersamanya tetapi juga dalam rangka sebagai sebuah ibadah kepada Allah dan menegakkan syariatNya. Jika masyarakat Madani berangkat dari kenyataan sejarah peri kehidupan bernegara Baginda Rasulullah SAW di Madinah yang kemudian hari muncul istilah Tamadun yang lahir dari sejumlah huruf yang sama ( Al Attas, 2010) maka Civil Society dalam perspektif modern kerap dipahami sebagai institusi yang semua anggotanya terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga dan asosiasi-asosias sukarela,swasembada,otonom, dan semua pelakunya memathui peraturan hukum dan undang-undang yang ada (Suhelmi, 2007)
Dalam kehidupan bernegara dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan bahkan di tengah arus globalisasi yang memaksa semua negara membuka lebar-lebar batas ruang dan waktunya, relevansi civil society dan masyarakat madani di tengah perjalanan bangsa sebuah keniscayaan. Karena akhirnya, civil society menjadi tameng bagi warga negara untuk bisa bertahan lebih layak dalam bingkai demokrasi dengan memanfaatkan ruang-ruang yang terbuka lebar untuk memanfaatkan ruang komunikasi yang menjadi ruang publik. Dengan demikian dalam kondisi demikian, warga negara bisa menciptakan check and balance bagi jalannnya roda pemerintahan.
Selain itu Media Massa juga menciptakan ruangan kesempatan partisipasi baru bagi public menjaga kesempatan demokrasi atau menjelma sebagai kekuatan di luar negara (suhelmi,2007) mengingat ancaman bagi kehidupan bernegara sebuah bangsa sepanjang sejarahnya dibuktikan bukan datangnya dari kalangan tertentu yang dicap sebagai “islamis” ataukah “transionalis” tetapi rezim otoriter yang membungkam segala gerak dan aktivitas yang produktif yang bermanfaat secara kolektif dan menghentikan kebebasan untuk berkreasi. Dan itu juga yang telah kita pelajari secara lama dari lahirnya revolusi yasmin di Tunisia, Revolusi Maydan Tahrir di Mesir, ada gerakan Reformasi Tahun 1998/1999 di Indonesia. Bagaimana rezim-rezim otoriter selalu mengklaim jargon-jargon pembangunan dan stabilisasi keamanan sebagai dalih untuk memarginalkan kehidupan kelompok dalam bangsa yang tidak selalu sejalan dengan keinginan penguasa dan utamanya kalangan yang dicap ‘islamis’ selalu menjadi korban disini. Dan uniknya lagi setiap jargon-jargon pembangunan dan stabilisasi keamanan selalu sepaket dengan proyek sekularisasi baik dengan cara yang soft seperti jargon ‘Islam Yes, Partai Islam No “ atau keras seperti yang terjadi di Turki pada masa Mustafa Kemal Pasha.
Sejumlah pelajaran-pelajaran yang telah terjadi dalam beberapa fase tumbuhnya model civil society ternyata mengajarkan untuk tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang bersifat idealistik seolah-olah kita didoktrin bahwa civil society adalah konsep masyarakat yang maha super dan lebih hebat dari pemerintah. karena ternyata tumbuhnya model civil society juga mengisyaratkan adanya kompetensi dan kelayakan masyarakat mengelola negara tidak lagi berdasarkan apa ideologinya. Dan itulah yang terjadi dengan ambruknya rezim sosialis di Polandia( Suhelmi,2010) di Polandia, gerakan serikat buruh yang dipimpin Lech Walesa berhasil menumbangkan rezim partai sosialis yang berkuasa dengan kuat pada tahun 1980an. Dan jadilah peristiwa ini menjadi perhatian serius. Karena ketika cita-cita bersama masyarakat yang dituangkan dalam bernegara apapun ideologinya namun ternyata tidak berpihak pada suara kolektif perut yang terjadi adalah chaos. Walaupun rezim sosialis Polandia mengklaim sebagai rezimyang berpihak pada dan memperjuangkan aspirasi rakyat ( Suhelmi,2007)

Mencari Konsep Negara yang Ideal Bagi Sistem Ekonomi Islam bersama Imam Ghazali

Kembali pada diskusi kita di awal, bagaimana membumikan Ekonomi Islam secara serius dan menjadikan sistem dari langit ini diterapkan sebagai solusi bukan upaya yang mudah. Dari aspek eksternal, masyarakat kita masih dalam kerangka trauma orde baru yang selama 32 tahun memarginalkan peran agama dalam aspek selain aspek ibadah atau keagamaan secara umum hingga terkadang menimbulkan phobi yang berlebihan bahwa upaya membumikan ekonomi islam diduga memiliki hidden agenda sebagai bagian dari menegakkan negara Islam. Padahal Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah menetapkan bahwa NKRI adalah final tinggal bagaimana umat islam bisa mengisi kemerdekaan yang merupakan rahmat dari Allah SWT dengan aspirasi keislamannya diterapkan dalam ranah publik.
Euphoria perbankan syariah yang kita saksikan sejak tahun 1998/1999 saat krisis moneter berlangsung hingga tahun 2007//2009 saat krisis ekonomi global menerpa lembaga keuangan dan perekonomian bersendikan kapitalis di seluruh dunia rupanya tidak selalu mendapatkan apresiasi yang positif. Sebagaimana yang banyak diangkat oleh kalangan Hizbut Tahrir, sebuah pergerakan Islam yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, bahwa boleh jadi perbankan syariah menjadi tools ekonomi kapitalis untuk mengeruk dana segar dari Timur Tengah dan kantong-kantong umat Islam dalam wajah Islamic Banking. Ditambah, kalangan Hizbut Tahrir juga berpendapat bahwa usaha apapun untuk menegakkan syariah Islam akan gagal jika tetap diterapkan dalam kerangka atau sistem yang dibuat dari pemikiran Kapitalis seperti halnya produk-produk Barat seperti Demokrasi dan sebagainya. Akhirnya kita akan kembali merumuskan ulang konsep negara ideal untuk menerapkan sistem Ekonomi Islam.
Prof. Dr. Mudhaththir Abdurahim, Guru Besar Ilmu Politik Islam di ISTAC, Kuala Lumpur, Malaysia, dalam sebuah papernya tahun 2006 mengangkat salah seorang hujjah Islam dalam peradaban dunia Islam yang tidak saja memiliki kontribusi dalam bidang tasawuf dan filsafat islam sebagaimana yang umumnya sudah banyak dikaji tetapi juga pemikiran tokoh besar ini dalam merancang konsep negara ideal dan masyarakat madani. Dialah yang terlahir dengan nama Muhammad Ibn Muhammad Ibnu Ahmad Al Thusi Abu Hamid Al Ghazali namanya hampir sejajar dengan sejumlah pemikir besar islam lainnya yang juga memiliki perhatian besar tidak hanya di satu bidang saja seperti Al Farabi yang merancang beberapa model konsep kenegaraan ( Sukardi, 2009) dan Ibnu Sinna ( Ismail & Aisyah Darussalam, 2003) sang hujjah Islam ini famous dengan Tahafut Al Falasifahnya tetapi juga memberikan kontribusi dalam masalah uang dan riba fadhl.
Latar belakang Imam Ghazali hidup di era Abbasiyah mulai dari khalifah Al Qa’im (422 H/11031 M ) sampai masa khalifah Al Mustazhir (487 H/ 1094 M). Imam Ghazali hidup di era yang memberikan banyak keleluasaan bagi tumbuh suburnya gerakan dan pemikiran syiah yang direpresentasikan oleh Bani Buwaihiyah. Sebuah fase pemerintahan di masa kekhalifahan Islam yang terburuk karena pemerintahan yang berjalan hanya sebagai boneka bagi kekuasaan kalangan syiah. Imam Ghazali sejak lama meresahkan tidak hanya kekuasaan kekhalifahan yang menjadi boneka bagi orang-orang syiah tetapi juga praktik korupsi yang sekian lama tumbuh subur di kalangan pejabat pemerintahan, pengusaha dan bahkan mengjangkiti ulama ( Abdurahim,2009)
Pemikiran Hujjah Islam Imam Ghazali lahir disebabkan akan kebutuhan reformasi sosial politik di masanya di era kekhalifahan Abbasiyah yang sarat pertikaian dan tumbuh suburnya korupsi. Untuk itulah Imam Ghazali menulis sejumlah risalah yang berkaitan dengan perlunya reformasi sosial politik di zamannya. Salah satunya adalah Fada’ih Al Bathiniyah yang lahir disebabkan pembunuhan Nizam Al Mulk oleh salah satu sekte syiah di bawah pemerintahan khalifah Al Mustazhir. Yang lainnnya lagi adalah Nasihat Al Muluk yang ditujukan untuk Sultan Muhammad Ibnu Malik Syah.
Bagi Imam Ghazali, Negara adalah sebuah institusi yang sangat penting bagi manusia. Dan negara merupakan prasyarat yang tanpanya masyarakat tidak mungkin ada dan kehidupan berbudaya sangat mustahil untuk diwujudkan. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan “jika kondisi tersebut berjalan terus menerus tanpa adanya alternatif otoritas atau orang yang mampu mengontrol pemerintahan secara efektif, kekacauan akan terjadi, pembunuhan dan pembantaian akan merajalela,kelaparan dimana-mana,ternak-ternak musnah, apapun prestasi sebelumnya dipunyai akan menjadi hilang dan sirna. Tidak seorang pun yang memimpin untuk bertahan sementara sebagian besar hanyut dalam perselisihan dari konflik” Menurut Prof Abdurahim analisis Imam Ghazali akanm kebutuhan negara yang kuat berakar pada pemahaman yang mendalam dan apresiatif terhadap peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi ketika periode penuh chaos sebelum masa datangnya tentara Seljuk dimulai (Abdurahim,2006)

Berangkat dari realitas yang terjadi di zamannya, Imam Ghazali merumuskan kebutuhan akan negara ( al sulthan) dan fungsi politik pejabatnya ( al siyasah ) tidak pernah terpisahkan jika hanya sekedar mencegah pertikaian kalangan warga sipil dan menjaga keberlangsungan hukum dan ketertiban yang dengannya perkembangan msyarakat dan tamadun menjadi mungkin ( Abdurahim,2006) bedanya dengan teori politik di Barat, Imam Ghazali menilai politik juga menghindarkan gejolak sosial melalui bimbingan dan kepemimpinan yang diberikan penguasa dengan pelayanan yang menarik atau dalam istilah Imam Ghazali “Bil Ta’lifi wa’l Istislah “ itu sebabnya bagi Imam Ghazali, kepemimpinan politik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh semua bangsa karena ia membutuhkan kompetensi atau keahliaan dibandingkan dengan profesi yang lain.
Imam Ghazali juga memberikan pandanga tentang hubungan yang saling terikat antara agama dengan negara. Bedanya dalam teori politik Barat, Agama diprivatkan karena jika masuk dalam ruang publik atau negara akan terjadi politisasi agama sebab agama yang bersifat suci tidak boleh tercampur dengan politik yang dalam pandangan hidup barat, profane atau kotor. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita berulang kali urusan agama dan negara bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan atau dalam istilahnya Imam Ghazali menyebutkan Al Dinu wa l’iman taw aman agama adalah dasar dari masyarakat yang didirikan dengan benar sedangkan negara adalah penjaganya dan tanpa dasar yang tepat ini akan hancur. Konsep Negara dalam pandangan Imam Ghazali berangkat dari kaidah fiqh islam Ma La Yatimmul Wajiib Ila Bihi Fahuwa Wajib yang kemudian diaplikasikan dalam merumuskan konsep bernegara yang bertujuan memungkinkan eksitensi masyarakat dapat terjaga bahkan negara dapat menyediakan kesempatan berharga yang tak terbatas dan bimbingan bagi individu dan masyarakat untuk mengarahkan spritualitas yang moralitas termasuk lading kehidupan fisik yang baik. ( Abdurahim,2009)
Dalam memberikan penilaian terhadap kedaulatan Pasar, Imam Ghazali rahimahullah banyak melihat ketimpangan di masyarakatnya terutama di bidang perekonomian disebabkan pelaku-pelaku pasarnya tidak lagi mengindahkan akhlak. Itulah mengapa pemikirannya mengenai kritik terhadap perilaku pelaku pasar yang tercela banyak dibahas dalam kitabnya yang selama ini secara umum menjadi referensi tasawuf seperti Ihya Ulumuddin. Dalam kitabnya tersebut Imam Ghazali rahimahullah mengedepankan perbuatan baik pelaku pasar dan harus hidup dalam kesederhanaan. Seperti yang Imam Ghazali katakan “seseorang yang memiliki kekayaan duniawi melebihi yang ia butuhkan dan menimbunnya dan menyimpannya untuk diri sendiri di mana ia berada di antara umat Allah yang memerlukan kekayaan itu, orang semacam itu adalah seorang penindas. Ia berada di antara mereka yang menimbun emas dan perak “ ( Perwaatmadja, 2008)
Sumbangan pemikiran Imam Ghazali rahimahullah pada pembangunan elemen-elemen masyarakat yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal tumbuhnya cita-cita masyarakat madani telah dari awal menjelaskan bahwa kaum cendekiawan dan intelektual secara moral salah dan tidak bertanggung jawab jika hanya berpuas diri hanya sebagai teknisi dan birokrat yang tak berwajah. Imam Ghazali rahimahullah menilai kalangan intelektual ini harus memiliki keberanian moral dan rasa tanggung jawab untuk terus mengajak dan berkomitmen menegakkan amar ma’ruf nahi’ munkar dan hendaknya kalangan intelektual ini menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan negara yang selaras dengan ajaran dan prinsip-prinsip iman serta tindakan harus benar-benar memiliki keterikatan antara satu dan yang lainnya dalam sistem integratif dan pandangan hidup Imam Ghazali rahimahullah. Dan itulah model masyarakat madani yang dikehendaki oleh Imam Ghazali yang berbeda secara diametral dan starting point dengan pemikiran civil society di Barat
Ala kuli hal, penulis teringat dengan ungkapan indah dari seorang pemikir islam dari Malaysia, Syed Muhammad Naquib Al Attas, dalam sebuah karya agungnya Islam And Secularism bahwa Imam Ghazali, Ibnu Sina, Al Miskawih, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Syaikhul islam Ibnu Taymiyah, dan sebagainya adalah guru-guru sejati dan tanpa mengetahui guru-guru sejati dari masa lalu dan tanpa dibimbing oleh mereka, hampir tidak mungkin kita sampai pada pemahaman dan ilmu yang benar mengenai Islam dan pandangan alamnya. Menggali kembali pemikiran Imam Ghazali rahimahullah terhadap konsep negara yang kuat, pasar yang berdaulat dan masyarakat yang madani tidak saja urgen tetapi sebagai ikhtiar membangunkan umat dari kekagumannya terhadap Barat tanpa filter yang hanya memberikan kekosongan jalan alternatif

29 Silih Mukud 1432 H
Jakarta
Ditemani senandung nasyid-nasyid Mishari Rashid Al Afasy