Tag

Kebijakan desentralisasi regional merupakan sebuah kebijakan yang baru saja dicanangkan oleh para presnas dan disepakati oleh regional dalam rakernas 2010 di kampus UMS Solo kemarin. Desentralisasi dalam akuntansi sector public salah satunya dimaknai sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat ka daerah dalam mengembangkan daerahnya sesuai tujuan bernegara dan berbangsa (Djazuli :2009 ) maka jika dipindahkan konteksnya dalam regional madani berarti FoSSEI Nasional memindahkan sebagain wewenangnya dalam sejumlah kebijakan pada regional untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kulturnya.

Dalam tiap sidang dengan teman-teman koreg regional isu-isu yang sebenarnya menurut saya kurang produktif dan cenderung memanaskkan ruang sidang di tiap acara nasional. Dan kontan yang paling sering keluar menjadi bahan interupsi adalah sejumlah kebijakan nasional yang diturunkan dari nasional ke regional dengan argumentasi bahwa tiap regional memiliki visi dan kultur yang berbeda-beda. Seolah-olah ingin menunjukkan tidak ada yang special kebersamaan kita sebagai sebuah keluarga besar para iron stock ekonomi islam Indonesia.

Include, disini kebijakan regional yang harus tersisih ketika berhadapan dengan KSEI yang telah mapan dan telah langganan keluar sebagai juara temilnas dan belum lagi anggapan lama bahwa regional tidak berdaya menghadapi kebijakan-kebijakan fossei nasional yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan regional.

Maka jadilah desentralisasi ini dianggap sebagai alternative. Mencoba mengakhiri sejumlah konflik yang dikhawatirkan membesar dan berdampak komprehensif terhadap ketahanan fundamental kekuatan FoSSEI sebagai pergerakan mahasiswa ekonomi Islam yang dibingkai dengan pilar dakwah,ukhuwwah dan ilmiah. Tetapi persoalannya tidak semudah membalik telapak tangan. Membagi sejumlah regional menjadi beberapa cluster memang strategis selain hemat effisiensi pemetaan kebijakan FoSSEI tetapi kita akan sekali lagi melihat KSEI yang dianggap superior itu begitu mendominasi regional. Dan inilah persoalan klasik pergerakan mahasiswa dimanapun

Sahabat saya, akhina oby reza helmi, seorang aktivis da’wah kampus di Trisaksti memaparkan banyak gejala yang biasannya menjangkiti pergerakan mahasiswa berskala nasional dan mempunyai jaringan senusantara. Diantaranya pergerakan mahasiswa harus mengantisipasi dominasi satu kampus atas  jangankan satu regional bahkan bisa jadi mendominasi satu cluster jika tidak ada perhatian lebih regional untuk KSEI. Akhirnya benar, KSEI lebih merasa nyaman bicara langsung dengan presnas. Karena instrument-instrumen akar rumput seperti komsat dan bahkan regional tidak mampu memberikan perhatian penting ‘bahwa saya baru belajar please bimbing saya !”

Tiba-tiba saya jadi teringat dengan apa yang pernah ditulis oleh Ust Anis Matta dalam bukunya “Dari Gerakan ke Negara” sedikit orang yang tahu dan faham bahwa sedikit banyak Ust Anis Matta banyak mengambil inspirasinya dari seorang ulama pergerakan yang sudah hafal medan dakwah dan sempat mengalami tribulasi di rezim yang authoritarian.

Ust Anis Matta menulis “Hanya kerendahan hati yang dapat membuat setiap orang mampu bekerja sama. Tapi hanya iman dan keyakinan pada risalah itu yang dapat membantu setiap orang memiliki kerendahan hati yang memadai.” Kuncinya ada di Iman, kata Ust Anis Matta, tetapi untuk menstabilkan system dan mencegah dampak komprehensif adalah bagaimana menerjemahkan iman dan kerendah hatian itu dalam tataran filosofis tiap kebijakan yang ditetapkan oleh nasional dan siapa yang paling dirugikan dari tiap kebijakan ini.

Ala Kuli hal kebijakan desentralisasi sebenarnya diambil untuk memberdayakan regional sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing, Nasional punya framework, maka para koreg itulah yang harus cerdas menerjamahkan framework tersebut dalam kerja-kerja berkesinambungan mengkoordinasikan KSEI-KSEI di bawah regional. Nasional punya kebijakan umum, maka para koreg itulah yang harus punya bashirah bahwa ini layak atau tidak untuk diterapkan di regional saya. Desentralisasi di negeri kita lebih banyak borosnya dan ineffiesiensi karena bukan empowerment yang menjadi substansinya !!

Jakarta

14 RayaAgung 1431 H