Any fiscal stimulus is only an attempt to mitigate the symptoms. Those symptoms are severe, so mitigation is fully appropriate. But fiscal policy is not a panacea for what now ails the economy. (Mankiw, 2009)

Memperbincangkan kehidupan dan balutan politik di sekitar perbankan adalah hal yang sangat menarik. Ada yang menyikapinya menjadi dua persepsi dalam memandang politik itu sendiri pada perbankan. Yang satu kebutuhan political will untuk menyetujui dan mengesahkan sekian banyak regulasi jaringan pengamanan perbankan dari fraud dan moral hazard dan yang kedua memandang perbankan memainkan control of interest terhadap politisi di kawasan legislative dan eksekutif.

Kalau ditanya sedemikian perlukah jaringan pengamanan system keuangan perbankan akhir-akhir ini? Apakah peran Bank Sentral Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia akan semakin kecil signifikansinya ? bukan lagi perlu tapi semangat zaman dan kebutuhan atas ketidakpercayaan masyarakat pada otoritas jaringan keamanan yang ada dalam hal ini BI sebagai pemegang kendali moneter dan kebijakan perbankan. Kalangan perbankan sendiri tidak begitu risau terhadap perpu OJK yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Akan tetapi permasalahan menjadi semakin kompleks menyaksikan kondisi global yang semakin complicated dengan memecah lagi fungsi dan pengawasan perbankan. Ditakutkan akan semakin menambah ketidak percayaan masyarakat itu sendiri terhadap keamanan jasa keuangan perbankan.

Nah, kalangan yang kedua berpandangan sepanjang sejarah perekonomian sebuah bangsa dalam lingkaran moneter dan perbankan konvensional selalu menunjukkan dimana penguasa memainkan peranan penting dalam kehidupan perbankan. Agar citranya di hadapan masyarakat semakin membaik, sekalipun kita tahu taraf kehidupan masyarakat masih jauh dari standar ideal bernegara. Sekalipun kita tahu, trilyunan rupiah telah dikeluarkan dalam menyelenggarakan produk kekehidupan yang demokratis melalui pemilu.

Tapi kita juga terlalu demikian akrab dengan bencana dan malapetaka serta lemotnya politicall will pemerintah dalam menyikapinya. Maka, dalam tulisan essay ini, sejauh mana peran pemerintah yang sekalipun dalam bentuk negara kaplitalisme klasik hingga Negara kesejahteraan memberikan partisipasi pada penyelamatan lembaga keuangan di masa krisis dan memberikan suntikan segar untuk mendorong ketahanan sector keuangan dan produktifitas sektor pasar barang. Apakah pemerintah memiliki kendali lebih rigid pasca krisis dengan memasang regulasi yang lebih ketat ataukah malah tetap membiarkan hukum Adam Smith “biarkan pasar berjalan sebagaimana adanya “ di dunia perbankan.

Jika pilihan yang pertama dijatuhkan yang akan kita perhatikan adalah sejauhmana signifikansi penyelamatan perbankan dan jasa keuangan serta signifikansi pengetatan perbankan regulasi yang mengatur arus modal masuk dan keluar dan jasa keuangan. Dan juga jika pilihan yang kedua, tentu resiko dan dampak komprehensif yang dihasilkan jauh lebih menjenuhkan serta meningkatkan social serta appraisal cost yang lebih mahal kala menganggarkan dalam RAPBN. Poin yang kedua ini akan lebih banyak kita temukan dalam sejumlah pengalaman malapetaka keuangan dunia yang menimpa Asia Tenggara, Amerika Serikat di decade 2007-2010 yang disebut oleh Times sebagai Decades from Hell hingga pengalaman krisis ekonomi global di tahun 2008 dan apa upaya pemerintah dalam menyelamatkan perbankan dari terpaan krisis serta mendorong produktivitas ekonomi sector informal.

Pengalaman Asia Tenggara
Pengalaman dari krisis keuangan Asia membuktikan bagaimana dari fluktuasi mata uang Thailand saja dapat memporak-porandakan ekonomi regional dan berdampak komprehensif pada arsitektir perbankan Indonesia. Case BLBI yang disebut oleh Marwan Batu Bara sebagaimana judul bukunya “Ramai-Ramai Merampok Negara “adalah dampak yang sangat menyakitkan tanpa ada kejelasan sampai saat ini para obligor BLBI melalrikan diri keluar negeri seperti Singapore,India, China dan kerugian Negara hingga trilyunan rupiah mengaup dengan cepat.

Krisis keuangan Asia dianalisa sejumlah kalangan beragam dan hampir tidak ada kata sepakat. Semakin tidak ada kata sepakat semakin runyam resep penanggulangan krisis ditemukan. Ada yang menganalisa krisis keuangan asia terjadi akibat adanya ketidak hubungan antara liabilitas jangka pendek yang lenih besar dari asset jangka pendek. Atau Dr Umer Chapra (2008) ketidakmampuan disiplin pasar dalam system keuangan konvenisonal. Sehingga terjadilah spread negative antara hubungan deposan-bankir dan pembiayaan mikro –perbankan. Yang akhirnya lebih menitik beratkan adanya jaminan dan suku bunga yang tinggi.

Dalam litelature lain Prof Didin S Damanhuri (2009) mengungkapkan, latar belakang kehancuran pembangunan di era soeharto sudah lama diindikasikan dari gaya berekonomi soeharto yang pro pasar bebas. Gaya ekonomi soeharto di dasarkan pada grand theory nya yang mengasumsikan efisiensi,efektifitas dan pareto optimum serta good governance hingga akan berefek pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Akan tetapi, grand theory ini mengalami dua kebocoran , yang pertama, absen pemberdayaan langsung ekonomi rakyat dan biasnya globalisasi terhadap kepentingan negara industri maju. Yang kedua, asumsi yang menyatakan semua pelaku ekonomi homogen tidak terpenuhi karena ternyata jelas ada ketimpangan sangat lebar antara konglomerasi dan sector ekonomi informal akhirnya pertumbuhan ekonomi sebesar berapapun hanya dinikmati segelintir elit dan ibarat gunung es yang siap meledak, di saat yang sama bertemu muka dengan flutuasi mata uang Baht dan karuan saja Indonesia yang paling menerima imbasnya.

Dalam menghadapi situasi di atas tentu saja kita, seandainya berperan sebagai regulator, akan menelaah kerusakan sistem dan ketidakdisplinan pasar yang terjadi dengan mereformasi arsitektur perbankan dan memperkecil moral hazard bankir dan deposan dengan bersikap tegas bahwa Negara di situasi krisis menghadapi ambang kehancuran juika tidak ada sikap serius berkelanjutan di masa depan. Tidak saja berpijak pada stimulus fiscal dan bail out yang nampaknya begitu populer sebagai obat ces pleng penyelesai masalah. Tetapi bagaimana dalam situasi krisis keuangan dunia kelak tidak lagi dialaskan berdampak sistemik. Membaca rangkaian ini semua seolah kita sedang tetap mencoba berbicara yang benar dalam system,mekanisme dan prosedur yang salah. Tetapi persoalannya hari ini system keuangan dunia itu sendiri sudah semakin kompleks dan terintegrasi satu sama lain. Maka begitu ada guncangan, katakanlah, yang terbaru Goldman Sach atas kasus penipuan investor maka dengan cepat merembet ke sector keuangan di IHSG dan seterusnya.

Pengalaman Amerika Serikat

Ketika Asia Tenggara tengah menghadapi kondisi blunder tadi, Amerika Serikat malah menikmati apa yang disebut Greenspan sebagai demam millenium. Surplus anggaran tengah mencapai puncaknya dan suku bunga mendekati titik terendah dalam sepanjang sejarah. Hal ini membuat perhatian investor Amerika Serikat berbondong-bondong memasuksi pasar baru yang belum dikenal dalam mencari diversifikasi, bank-bank asing menyerbu Negara-negara berkembang mencari tingkat imbal rate yang lebih besar atas pinjaman yang biasa mereka dapatkan lebih dari Amerika Serikat. Dan disebabkan ekonomi moneter Negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengkaitkan diri dengan dollar sebagai mata uang terkuat saat itu, para investor ini bisa berlindung dari resiko nilai tukar dan pinjaman dari dollar diubah ke mata uang local secara otomatis menaikkan berapa rate yang harus diterima oleh investor.
Blunder Asia tenggara tidak sendiri ada korea selatan yang tadinya didaftarkan sebagai penghuni negara dunia pertama juga masuk dalam dalam blunder keuangan bersama jepang. Melihat situasi global yang sudah terintegrasi tadi, dikhawatirkan blunder korea dan jepang berkontribusi besar dalam menghasilkan gulungan bencana keuangan yang mendunia maka IMF mengumpulkan paket financial sebesar $55 Miliar

Tidak lama setelah itu, krisis Rusia meledak diakibatkan kejatuhan harga minyak yang akhirnya menjadi $11 per barel ( Greenspan :2007 ) paket penyelamatan financial juga disiapkan oleh IMF sebesar $23 Miliar. Parlemen Rusia menolak persyaratan yang diajukan oleh IMF dan untuk kali ini kaidah “Too Risk Too Fail “ di cancel sementara waktu karena terbukti tidak pernah ada makan siang gratis dari IMF sementara Rusia walaupun Unisovyet sudah bubar, prinsip reformasi ekonomi berframe work pasar bebas khas Amerika Serikat jelas bertabrakan dengan ideology sosialisme Demokratnya Gorbachev.

Masih di tahun 90an, Long Term Capital Management yang berpenghuni investor super kaya meledak. Kerugian yang dihasilkan dari kolapsnya LTCM ini sekitar dari 4,8 Milliar menjadi 2,3 Milliar dalam bentuk penurunan asset. Agustus 98, terus menerus menyusut hingga $600 juta. $ 600 juta dollar Amerika Serikat asset yang tersisa dari investasi portofolio orang-orang superkaya senilai US$ 125 Milliar ! jatuhnya investasi portofolio investor super kaya ini ditakutkan kembali pada apa yang disebut “dampak sistemik” padahal mereka hanya segelintir tetapi tiba-tiba bisa mengguncang perekonomian nasional Amerika Serikat. Maka, The Fed pun memberikan bail out sebesar US$ 3,5 Milliar untuk LTCM.

Pada tahun 2002, saat gencar-gencarnya penyerangan Amerika Serikat ke Iraq, Perusahaan-Perusahaan seperti Enron,Adelphia,WorldCom, dan Xerox berjatuhan. Masing-masing membukukan kerugian akibat mulai dari pembiayaan di luar neraca, hingga bekerja sama dengan KAP terbesar di Amerika Serikat untuk memoles neracanya. Enron dituduh melakukan disamping off balance sheet financing juga melakukan kerja sama dengan KAP Arthur Andersen dengan kerugian yang ditaksir sekitar US$ 50 Billion. Kemudian kasus perusahaan telekomunikasi Adephia Comunications Corp, pendirinya John Rigas didakwa atas kasus penyembunyian hutang hingga penyalah gunaan manajemen kas perusahaan Adelphia untuk entitas bisnis pribadi keluarga pemilik sekaligus pendiri perusahaan telekomunikasi tersebut sebesar US$ 100 Millions Melihat kasus-kasus mencengangkan ini semua, Pemerintahan George W Bush pada tanggal 30 July 2002 menetapkan undang-undang Coporate Accountability hingga kemudian diperbaharui lagi menjadi UU Sarbanes Oxley Act yang mencerminkan titi tekan tanggung jawab perusahaan,auditor,pengungkapan laporan keuangan,analisis, dan pengawasan pasar modal Amerika Serikat pada tata kelola yang baik ( Good Governance )

Tetapi ternyata masalah sekali membuktikan tidak selesai dengan adanya undang-undang. Pada tahun 2007, Subprime Mortage kembali meledak dan merobohkan sebuah perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat, Lehman Brothers, hingga kemudian berimbas pada robohnya sejumlah perusahaan Investasi lain dan Amerika Serikat harus menutup sebanyak 40 bank swasta ternama. Pada tahun 2008, Adalah Bernard Madoff seorang mantan kepala bursa NASDAQ didakwa atas kasus penipuannya terhadap para investor dengan skema Ponzi. Bernad Madoff pertama kali mendirikan sebuah perusahaan investasi yang ia beri nama Bernard Madoff Investment Securities pada tahun 1960 namun kemudian terbukti melakukan penipuan terhadap para investor sebesar US$ 50 Millions dan baru dapat dilacak saat krisis financial melanda Amerika Serikat dan membuat para investor menarik kembali dananya dari investasi.

Belum ditambah pada tahun 2010, Goldman Sachs terbukti melakukan skandal penipuan terhadap para investor dengan cara menjual property melalui agen yang bila ditaksir akan mengalami banyak penyusutan hingga di bawah book valuenya kepada para investor. Sehingga saat Goldman Sach meraup keuntungan US$ 1 Million para investor hanya menerima saham property yang sudah menjadi sampah sebesar angka itu juga. Melihat kondisi yang terus berulang membuat kita semakin yakin bahwa regulasi dan suntikan dana dari Pemerintah untuk menyelamtkan perekonomian bukanlah segalanya.

Penyelamatan Perbankan dan Penyembuhan Krisis; Pendekatan Fiqh Umar Ibn Khattab

Kembali pada poin diskusi kita di awal essay ini. Dr Umer Chapra (2000) pernah mengatakan, seberapapun hebatnya regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Parlemen dalam mencegah terjadinya moral hazard dan kebijakan fiscal yang dikeluarkan dalam menanggulangi krisis melalui misalnya, bail out dan stimulus fiscal, akan tetap menjadi obat analgesic yang tetap berpotensi menimbulkan penyakit luar biasa akut kalau tak disentuh juga permasalahn yang paling mendasar dari pengalaman krisis secara nasional termasuk krisis yang dimulai dari skandal perbankan.

Begitu pula rangkaian fragmen malapetaka keuangan dunia, ternyata kita dilatih untuk memiliki ingatan berjangka pendek dan melelapkan diri dari apa yang disebut oleh Iman Sugema, ekonom Indef, sebagai dalih akrobat pemerintah. Pada saat terjadi krisis skandal bank Century yang mulai hangat di tahun 2008 hingga 2010 ini, penyelamatan Bank Century didasarkan pada terjadinya krisis ekonomi global pada saat itu, dan, argument yang diberikan oleh pemerintah sama persis argument The Fed ketika menyuntik LTCM yang kolaps dan ekonomi korea dan jepang yaitu berdampak sistemik pada perekonomian nasional. Tapi soalnya sekarang LTCM tidak equivalent dengan Bank Century. Ekonomi Amerika Serikat yang didominasi pasar saham (Greenspan:2007 ) tidak sama dengan ekonomi Indonesia yang lebih dari 80 % berasal dari sector informal begitu pula soal asset dan kewajiban sangat bertolak belakang antara LTCM dengan Century.

Begitu pula resep reformasi keuangan yang harus dicapai oleh pemerintah dari segi Political Will pada Perbankan. Pengalaman-pengalaman dan tindakan pemerintah pada saat krisis terjadi sekalipun di sebuah Negara yang dengan teguh memegang idealisme pasar bebas dan kredo “biarkan pasar berjalan sebagai mana adanya” tetap membutuhkan banyak intervensi dan tindakan yang perlu diambil pemerintah sebagai stakeholder utama perbankan. Dan itu yang akhirnya tak bisa dipungkiri oleh Pemerintah Amerika Serikat, seperti yang kiat saksiskan semasa Alan Greenspan, seorang fundamentalis pasar, saat menjabat Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat dalam otobiographinya The Age of Turbulance dan terbit di tahun 2007, selang setahun melepas jabatannya sebagai Gubernur The Fed Reserve
Yang lainnya,seandainya pemerintah ingin benar-benar menerapkan Otoritas jasa keuangan berdasarkan UU No. 3 tahun 2004 tentang BI mengenai pembentukan lembaga super body dengan tujuan menghindari konflik kepentingan antara kebijakan moneter dengan kebijakan pengawasan bank dan efektifitas pengawasan konglomerasi sector jasa keuangan di Indonesia masa depan tidak menjadikan bahwa OJK ini juga sebagai obat cespleng dalam menyelesaikan masalah pengawasan terhadap perilaku moral hazard dan luasnya wilayah lembaga keuangan yang harus diawasi oleh BI. Karena tetap saja saat sebuah system dibangun dengan kekosongan peran moral dari pengisinya membuat pengalaman kegagalan Financial Service Authority, Otoritas jasa keuangannya Inggris, karena masih bermasalah dengan dengan persoalan internal khususnya yang berkaitan dengan proses merger sembilan otoritas pengawasan. Hingga menyebabkan tidak tertanganinya kejatuhan lembaga-lembaga keuangan di tahun 2007 dan 2008 seperti Nothern Rock,Bradford Bingley dan Royal Bank (Majalah Infobank, Maret 2010 ). sebaliknya di Jepang dan China malah berhasil. Jepang mempunyai koordinasi kuat antara Bank of Japan dengan Financial Supervision Agency,OJK nya Jepang, dan China sebuah Negara sosialis democrat memiliki power yang kuat dalam pengawasan perbankan tetapi masih saja merasa perlu juga membentuk semacam otoritas jasa keuangan.

Berbeda dengan cara yang diterapkan islam dalam melakukan pengawasan pasar. Islam memandang sebagai manhaj al hayah, penyelesaian masalah dunia tidak serta merta urusan teknik dan memerlukan tingkat keahlian tinggi. Karena sekali lagi, Islam memandang peran pemerintah atau pengawasan pasar tidak dalam satu aspek saja seperti aspek ekternal tetapi juga perbaikan internal. Maka perbaikan internal ini dalam ekonomi konvensional hampir absen dari keajiban mengingat adanya Allah SWT Yang Maha Melihat dan hari Akhir tempat segala hal akan dipertanggung jawabkan. Khalifah Umar Ibn Khattab menerapkan dua aspek ini dalam manajerialnya mengendalikan pasar. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khalifah Umar Ibn Khattab R.A pernah mengatakan, “Kami sekarang menghukum kalian atas apa yang nampak pada kami dari perbuatn kalian, maka siapa saja yang memperlihatkan kebaikanm, kami akan mengamankannya dan mendekatkannya dengan kami dan tidaklah kami menghukum apa yang dirahasiakannya. Allah menghisab apa yang dirahasiakannya. Dan siapa saja yang memperlihatkan kejahatan kepada kami, kami tidak akan mengamankannya dan menjadikannya teman, walupun dia mengatakan bahwa apa yang dirahasiaknnya adalah kebaikan”. di tempat lain Khalifah Umar Ibn Khattab pernah mengatakan “ Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang dan hiasilah dirimu (dengan amal yang baik ) untuk Hari Kiamat, dimana amal perbuatan kalian diperlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembunyi “ ini berarti mengindikasikan system pengamanan jaringan keuangan yang terbaik bukan pada lapisan demi lapisan regulasi untuk menghadang terjadinya fraud atau control of interest antara kebijakan moneter dengan pengawasan perbankan. Kemudian saat Khalifah Umar Ibn Khattab memberikan tausyiah pada Sa’ad bin Abi Waqqash r.a, kembali hal pertama yang diingatkan oleh Umar Ibn Khattab adalah pengawasan dan pemeriksaan secara internal bukan saja sesama anggota pasukan tempur “Wahai Sa’ad bin Wahib, janganlah sekali-kali kamu terpedaya dari mengingat Allah bila dikataka,’ cukuplah Rasulullah dan sahabatnya,’ sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi menghapus kejelekan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya antara Allah dan seseorang tidak ada hubungan kecuali dengan ketaatan kepadaNya, maka lihatlah dari apa yang kamu lihat dari Rasulullah SAW sejak beliau diutus sampai kami berpisah dengannya, lalu berpegang teguhlah kepadaNya. Inilah pesanku kepadamu. Apabila kamu meninggalkannya dan membencinya, maka sia-sia amal perbutanmu dan kamu termasuk orang yang merugi”
Sedangkan dari segi eksternalnya, sejarah peradaban Islam memiliki pengalamanan dengan istitusi pengawasan pasar yaitu Al Hisbah. Dalam mengoperasikan Al Hisbah ini, Khalifah Umar Ibn Khattab memilih Muhtasib (pengawas pasar ) yang cermat,shalih, dan jujur. Itulah mengapa Imam Syafii pernah mengatakan “barangsiapa yang mendalami ilmu hitung maka akan diberikan kesehatan pikiran padanya” . tetapi yang paling fundamental, Khalifah Umar Ibn Khattab menunjukkan keteladanannya dalam terjun langsung sebagai Al Muhtasib. Ini sungguh berbeda dengan gambaran para pemimpin bangsa kita hari ini. Seorang pengamat ekonomi pernah menyatakan menteri keuangan kita hanya pandai berbicara tetapi jarang turun langsung dan bertindak melakukan apa yang diucapkannya.

Pada suatu malam, Khalifah Umar Ibn Khattab pernah menjumpai seorang perempuan yang melahirkan dan tidak mempunyai siapapun selain suaminya. Ketika Umar Ibn Khattab r.a mengetaui keadaan mereka, dia pergi ke binti Ali r.a agar menerimanya untuk membantu perempuan tersebut. Ketika sampai di rumah itu Umar meminta instrinya untuk membantu perempuan tersebut dengan menemaninya. Sementara Umar duduk bersama sang suami dan mulai memasak makanan, padahal sang suami tidak pernah menyadari bahwa orang yang duduk bersamanya dan sedang memasak itu adalah Khalifah Umar Ibn Khattab sampai ia mendengar istri Khalifah Umar, Ummu Kultsum, mengatakan “Wahai Amirul Mukminin, beri kabar gembira sahabatmu, bahwa dia sudah mempynyai anak,” kemudian Umar membawa makanan dan meletakannya di pintu dan berkata kepada istrinya, “beri dia makan sampai kenyang.” Setelah ia kenyang, Umar memberikannya kepada lai-laki itu dan berkata kepadanya, “makanlah ! Engkau telah berjaga sejak malam. “ kemudian Umar memerintahkan orang itu untuk datang kepadanya setelah pagi untuk diberi apa yang dibutuhkannya.

Para pemimpin bangsa ini wajib merenungi dengan renungan yang lahir dari hati nurani. Kalau kita saksikan belakangan ini, krisis yang sebenarnya terkadi bukan terjadi para ranah politik atau hukum melainkan keteladanan. Kalau ada,sebutlah pemimpin ormas hingga pemimpin republic ini berani turun ke pasar rakyat atau berani turun ke tempat-tempat bencana hanya sesaat dan sarat dengan gemerlap liputan kamera televisi. Maka sebenarnya Keteladananlah yang menjadi obat langka di negeri ini. Ketika sang pemimpin telah menjadi teladan yang baik,maka otomatis rakyat akan berangsur-angsur menjalani kembali roda ekonomi dengan normal.kalau kepercayaan sudah normal, seharusnya teori efektifitas pasar atau EMH akan semakin kehilangan signifikansinya. Regulasi-regulasi tak perlu banyak penyesuaian. KAP tidak ada lagi yang bermasalah. dan perbankan benar-benar menajdi institusi jasa keuangan yang beretika dengan semangat ukhuwwah Islamiyah.

Menurut DR Jaribah bin Ahmad Al Haritsi (2006 ) dalam bukunya Al Fiqh Al Iqtishad, Li Amiril Mukminin Umar Ibn Khattab, di masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab juga pernah terjadi krisis. Krisis tersebut menurut DR Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi terbagi menjadi empat

· Perubahan musiman; yaitu perubahan yang menimpa sebagian kegiatan perekonomian yang memiliki tabiat musiman, di mana kegiatannya menjadi bertambah dalam suatu musim, dan berkurang dalam musim yang lain.
· Perubahan baru; yaitu perubahan yang tidak teratur dan muncul karena peritiwa dan kondisi yang baru; adakalanya banyak disebabkan oleh factor bencana alam,seperti kemarau,gempa bumi, dan wabah
· Perubahan yang terarah; yaitu perubahan yang terjadi dengan perlhan dan tersebar dalam waktu lama;seperti perubahan jumlah penduduk
· Perubahan yang berkala, perubahan yang terjadi secara teratur dalam waktu-waktu beriringan.

Nah, yang terjadi atau banyak terjadi di masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab adalah pada poin yang kedua, atau disebut juga oleh DR Jaribah bin Ahmad Al Haritsi sebagai Tahun Ramadiah. Tahun Ramadiah terjadi pada tahun 18 H setelah musim haji. Dan krisis berlangusng sangat berat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Al Haritsi (2006) “Tahun Ramadah adalan bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun pada penduduk Hijaz, sehingga kondisi mereka memburuk. Tahun itu disebut sebagai Tahun Ramadah adalah karena bumi seperti abu. Dan orang yang mengatakan tahun Ramadah adalah mengisyaratkan tentang betapa beratnya musibah tahun itu “ . banyak riwayat yang menjelaskan akar masalah dari krisis Ramadah ini. Namun garis merah yang bsia penulis ambil adalah disebabkan oleh fakktor bencana alam yang semakin meluas dari Syam hingga ke Hijaz. dan dampak yang terjadi akibat Krisis Ramadah ini secara panjang lebar diuraikan secara detail oleh DR Jaribah bin Ahmad Al Haritsi (2006 ) dari segi ekonomi, krisis ramadah telah menghilangkan pendapatan penduduk dan bertemu pula dengan musim paceklik sebagaiman sebuah riawat dari Ashim bin Umar bin Khattab bahwa ia mengatakan “manusia mengalami paceklik pada masa Umar selama setahun sehingga kambing menajdi kurus. Lalu keluarga dari kabilah Muzainah dari kalangan orang-orang badui (kampong ) berkata “kami telah sampai, maka potonglah kambing untuk kami 1” ia berkata, “ tidak terdapat daging sedikit pun” Namun mereka selalu mengatakan hal tersebut, sehingga disembelihlah kambing untk mereka, lalu dia mengupas tulang-tulang yang merah “ Krisis Tahun Ramadah juga menyebabkan anjloknya terhadap volume perdagangan Hijaz ke Syam. Hijaz selama ini banyak melakukan impor pada Syam. Dan saat terjadi krisis tahun Ramadah Syam mengalami banyak masalah mengekspor makanan pokok ke Hijaz. sehingga daalm negeri Hijaaz terjadi kelangkaan sembako dan berpotensi menyebabkan Ihtikar karena daya kebutuhan masyarakat juga naik.

Masih menurut Dr Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, Khalifah Umar Ibn Khattab melakukan penyembuhan terhadap krisis secara berkala. Yang paling ia tempatkan dahulu penyelesaian masalahnya adalah gaya hidup yang sederhana dengan meningkatkan infaq akan meningkatkan kepedulian pada masyarakat yang paling terkena imbas dari krisis tahun ramadah. Kemudian secara tegas, Umar Ibn Khattab bertanggung jawab atas terjadinya krisis tahun Ramadah sebagaimana dalam doanya “ya Allah, janganlah engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan di dalam kepemimpinanku !” . setelah membereskan gaya hidup petinggi kekhalifahan barulah Khalifah Umar Ibn Khattab melakukan penekanan dampak krisis secara berangsur dan terjun langsung dalam pengawalan penyelsain krisis, seperti pemberian bantuan makanan, contohnya, Khalifah Umar Ibn Khattab mengirmkan surat pada gubernur di berbagai dareh agar mereka memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya; dan orang yang pertama datang kepadanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan membawa empat ribu unta penuh dengan muatan makanan dan membagikannya pada orang-orang di sekitar Madinah. Rangkaian fragmen yang bersejarah ini menandakan dan mengindikasikan ketiak terjadi krisis yang baik itu disebabkan bencana alam atau moral hazard atau bahkan kesalahan system seharusnya para pengambil kebijakan meninjau ulang terlebih dahulu atas paket kebijakan fiscal seperti, stimulus fiscal, bail out, dan sebagainya. Karena penanganan yang jauh dari professional dan pengawasan yang berimbang sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab tadi akan menyebabkan kesempatan kesejahteraan masyarakat yang lebih kecil sedangkan perusahaan-perusahan dan perbankan menikmati suntikan dana terbut untuk gaya hidup yang melebihi kebutuhan. Atau malah kembali bermain di transaski derivative dan valas setelah mendapat suntikan paket kebijakan fiscal.

Akhirnya..
Dalam Islam, Politik Ekonomi ditujukan bukan hanya untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara,tetapi politik ekonomi Islam semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu. Dan yang paling penting Islam memandang basic needs dan apa yang dituntut dalam masyarakat secara luas adalah dua hal yang bersamaan (An Nabhani: 2009 ) dalam wawancara di Majalah Tarbawi ,edisi 227, thn II, 2010, Mustofa Edwin Nasution juga menegaskan posisi Ekonomi islam ibarat sebuah Peradaban.

Ekonomi Islam hanya subdomain dari domain system Islam secara keseluruhan. Maka dalam memandang penyelamatan perbankan yang ditekankan bukan pada seberapa banyak regulasi yang membutuhkan Political Will Pemerintah atau titik tekan penyelamatan ekonomi nasional dari jurang krisis bukan pada banyaknya uang Negara yang keluar untuk pelbagai instrument dari kebijakan fiscal tetapi pembenahan pelaku ekonomi itu sendiri yang harus terikat dengan akidahnya, mematuhi nilai-nilai syariah dirinya sebagai seorang muslim dan berperilaku penuh keteladanan dengan basirah yang jernih. Karena worldviewnya pun berasal dari Qur’an dan Sunnah, hingga baginya kebijakan fiscal bukan satu-satunya penyelesaian masalah ekonomi yang seorang Joseph Stiglitz mencatatnya lebih dari 100 kali krisis keuangan terjadi dan mayoritasnya bermula dari pasar modal dan perbankan.

Mengandalkan sembuhnya jaringan keuangan global melalui regulasi,stimulus fiscal, dan bail out sepaket dalam kebijakan fiscal tak ubahnya sebagai sebuah “kemusyrikan ekonomi” begitulah Dr Hasan At Turabbi pernah menyindir dalam bukunya Fiqh Demokrasi . beliau menyindir kemapanan ekonomi hanya dari kaca mata pertumbuhan dan pemerataan yang sesaat sebagai sebuah kemusyrikan ekonomi. Maka yang tadi kita diskusikan telah mengundang murka Allah SWT karena perbuatan musyrik terlalu sangat sering kita luapkan seolah-olah masalah ummat manusia bisa sim salabim dengan regulasi bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan,stimulus fiscal dan bail out. Maka untuk bank Century, cukup untuk yang terakhir kali karena kita sangat pantas untuk bertaubat dan bermunajat atas “kemusyrikan ekonomi “yang selama ini lekat di tiap aliran darah dan detak jantung !!! Astaghfirullahaladzim !!!

Bogor
Desa Gugah Sari
25 April 2010