Di Akhir Tahun  ini, sejumlah catatan evaluasi tentang pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah Indonesia selama tahun 2009 mulai mendapatkan banyak sorotan. Dalam Outlook Islamic Banking 2009 yang diterbitkan oleh BI, mengcover semua laporan utuh dan lengkap kinerja Perbankan Syariah Nasional selama tahun 2009 dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh BI, khususnya Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang dikepalai oleh Ramzi Zuhdi, juga terbilang variatif dan mencakup semua aspek.

Dalam hal eduksi dan kampanye ekonomi syariah yang secara spesifik disini Perbankan Syariah, Tentunya teman-teman FoSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam ) jauh lebih mengetahui secara pasti.karena disinilah FoSSEI terlibat secara mendasar. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh teman-teman FoSSEI Regional mulai dari Sumatera Utara hingga Kalimantan. FoSSEI menyebutnya sebagai Perankat-Perangkat Pergerakan yang salah satunya perjuangan di bidang konstitusional. Ranah edukasi dan kampanye ekonomi syariah ini mencakup membangun hubungan kemitraan yang ramah dan bersahabat dengan lingkungan masyarakat antara birokrat dan masyarakat pada umumnya.

Di Jawa Barat, edukasi dan kampenye ekonomi Syariah telah dimulai dengan Pasar Islam yang mana hanya membolehkan tarnsaksi Dinar dan Dirham, dua mata uang lebih mendekati prinsip keadilan Islam. Dan mendesak Pemrov Jawa Barat untuk mulai memberikan aturan yang mengatur penggajian buruh dan karyawan dengan dinar dan dirham. Untuk FoSSEI Regional Jadebotabek, KAMNAS 2009, berlangsung secara serempak dalam bentuk sosialisasi kurikulum Ekonomi Syariah kepada guru-guru SMK dan SMA yang tersebar di jadebotabek. Kemudian sejumlah KSEI di Jadebotabek pun mengadakan program FoSSEI Goes To School dalam bentuk sosialisasi melalui komik tentang bank syariah ke SM-SMA maupun ada yang menggelar program mentoring Ekonomi Islam di sebuah SMK di Jakarta.

Menjelang akhir Ramadhan dan di awal Idul Fitri, FoSSEI Regional Jadebotabek menjalin silaturahim dengan mendekatkan kembali ikatan ukhuwwah antara FoSSEI Jadebotabek dengan stakeholder Ekonomi Syariah yang lain seperti IAEI, PKES,MES dan terakhir saat RAKERNAS MES, FoSSEI Jadebotabek menyambangi Pak Yuslam Fauzie, Dirut BSM, untuk bersama-sama sharing dan berbagi pengalaman . di Jogja, membagi gerakannya ke tiga aspek fundamental dalam membangun edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah di ranah perjuangan konstitusional. Pertama, membangun jaringan birokrasi Pemda, kedua, membuat sebuh direktori LKS di Jogjakarta. Dan bertindak sebagai penggerak proyek yang diturunkan BI dan MES.

Dalam outlook Islamic Banking 2010 yang diterbitkan oleh BI dan setebal 63 halaman. BI membagi ranah edukasinya menjadi dua bagian. Above The Line dan  Below The Line. Nah selama ini FoSSSEI banyak bergerak di Below The Line dalam bentuk organizer FES,organizer M-Life Festival hingga KAMNAS. Sedangkan untuk ATL, langsung ditangani noleh BI sendiri dengan menggandeng Industri Perbankan Syariah dengan menggelar acara sosialisasi dalam bentuk siaran talkshow di TV, Media Massa Cetak, Indoor dan Outdoor media. Tidak hanya ke internal, BI juga menjalin hubungan internal dengan lembaga-lembaga keuangan dan standarisasi internasional seperti dengan AAOIFI, IFSB, IIFM

Dari aspek regulasi, rasa-rasanya , Perbankan Syariah walau saat ini masih hidup dalam dual banking system namjun sudah cukup mendapatkan regulasi sebagai bentuk payung hukum legal keberadaan bank syariah. Secara tegas, Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah adalah UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU yang sempat a lot dan lama dibahas di DPR ini dilanjutkan oleh BI dengan mengeluarkan sejumlah regulasi lain yang mengatur syarat dan prasyarat convert ke BUS maupun Spin Off ke unit usaha syariah hingga akhir 2009, Industri Perbankan Syariah memiliki lima bank umum syariah dan 24 unit UUS dan jumlah kantor BUS serta UUS sebesar 1059 kantor dan 1685 kantor lainnya adalah officechanelling. Di antara regulasi yang dikeluarkan oleh BI tersebut antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia no 11/31/PBI/2009 TGL 28 Agustus 2009 tentang Fit dan Propre Test BUS dan UUS. Serta yang dikeluarkan kembali oleh Pemerintah sebagai bentuk amandemen UU PPn no 42 tahun 2009 yang semula mengundang kontroversi seputar Pajak berganda bagi transaksi murabahah. Dengan dikeluarkannya UU tersebut, diekspetasikan oleh BI mampu memacu pertumbuhan asset dan bahkan pangsa pasar Perbankan Syariah walau oleh sejumlah praktisi dan akademisi ekonopmi syariah berpendapat bahwa, saat ini Ekonomi Syariah hanyalah ditawarkan sebagai alternatif bukan solusi. Maka tetap saja pemain yang lebih banyak bermain di pasar adalah Perbankan Konvensional. Dibutuhkan perhatian lengkap dari Pemerintah yang mengadopsi system bebas riba ini sebagai solsusi bagai keseluruhan amasalah perekonomian Indonesia.

Di aspek dan momentum, Perbankan Syariah Nasional mempunyai kesempatan untuk mengulangi momen emas kembali dengan adanya krisis ekonomo global seperti mampu bertahannya Perbankan Syariah di tahun 98/99 di era krisis moneter. Walaupun tidak berpengaruh banyak bagi Industri Perbankan Syariah, tetap saja berpangurh pada profitabilitras perbankan. Namun kenyataanya, masih banyak catatan di sana-sini tentang langkah gerak perbankan syariah selama ini. Selain tentu saja isu klasik seperti dominasi murabahah dibandingkan dengan mudharabah yang malah sama sekali lain dari dikatakan kalau bank syariah bank yang berbagi hasil. Dari segi analisis keuanga, kinerja volume perbankan syriah tebrilang masih tinggi sekitar 26,55 % y-o-y dan lebih tinggi dibandingkan dengan volume bisnis perbankan konvensional yang hanya 12,5 % y-o-y. di sisi dana pihak ketiga, baik itu deposito atau wadiah totalnya 35,19 % y-o-y . Sedangkan di sisi Pembiayaan mulai bergerak turun ke 18,16% lebih rendah dari tahun sebelumnya dan tercatat penurunan sebesar 24,74 % jadi 42,9% dan untuk pembiayaan bermasalah di sektor industri dan perumahan meningkat tajam dari tadinya di tahun 2008 sekitar 4,10 % naik ke 5,72 % berkebalikan di sektir BPRS yang menurun sekitar 8,12 % dari tahun sebelumnnya sekitar 8,38%. Menurunnya pembiayaan dan naikknya pembiayaan bermasalah menjadi obstacle tersendiri bagi perbankan syariah dalam mengekspansi laju nya ke tengah masyarakat. Karena dengan meningkat tajamnya pembiayaan bermasalah kemungkinan akan mempertimbangkan ulang laju ekspansi pembiayaan bank syariah sehingga berpotensi menurunkan Financial Deposit Ratio yang memang turun dari tahun-tahun sebelumnya bisa di atas 100 % menginjak akhir tahun 2009 menjadi 98,11 % walaupun masih dikatakan normal dan wajar namun imbasnya dana nasabah akan idle namun semakin jarang Bank Syariah akan merealisasikan prinsip profit loss sharingnya. Maka, dengan semakin berkurang realisasi dari prinsip profit and loss sharing atau bagi hasil semakin jauh dari nilai-nilai maqashidusy syariah itu sendiri.

Akhirnya, kita melepas 2009 ini tidak benar-benar lapang dada karena menatap mentari 2010 dengan siap sedia membenahi tugas rumah di sekitar kita. Walaupun demikian di atas 90 % dari FDR Perbankan Syariah jika dibandinngkan sekalipun dengan LDRnya Bank Konvensional yang tidak pernah mencapai 50 % sekalipun masih terbilang wajar dan tetap merepresentasikan sebagai lembaga intermediary antara sektor keuangan dan sektor rill. Dari sisi terjaganya nilai-nilai syariah, memang ada tarik ulur antara Fatwa DSN MUI dengan Bank Indonesia khususnya kalangan bankir. Kalangan Bankir menilai selama ini Fatwa yang di-endorse oleh DSN MUI terlalu ketat sehingga mengurangi laju inovasi dan sebaliknya, kalangan akademisi menilai, Bankir mulai “liberal” dalam praktik keuangan islamnya. Tak satupun aturan dalam islam yang bersifat apalagi bertujuan membatasi praktik hubungan muamalah selama benar nilainya di sisi Allah SWT. Apalagi kaidah Fiqh, “Al Ashlu Fil Muamalah Al Ibahah “ dan dalamk menyikapi antara 2009-2010 yang boleh jadi tidak tergores padanya prestasi yang begitu membanggakan “ Ma La Yudriku Kulluhu La Yatraku Kulluhu “ . apa-apa yang bisa berkembang dengan baik namun belum optimal bukan berarti ditinggalkan begitu saja. Miris rasanya saya membaca beberapa tulisan di internet yang menghujat setinggi-tingginya Perbankan Syariah hanya karena ada praktiknya belum sesuai dengan idealisme serta merta dicap sebagai “Tidak Islamnya Bank Islam”  adalagi hanya karena, Perbankan Syariah masih menggunakan uang kertas dank arena riba itu dari uang kertas maka uang kertas haram. Begitulah logika zhahiriyah memandang Ekonomi Islam kontemporer. Jangankan perbankan, system moneter Negara kita pun hanya mengakui uang kertas yang diterbitkan oleh BI adalah yang sah dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang kita mengakui kegagalan uang kertas sebagai mata uang yang adil dan tidak menzhalimi. Sudah begitu banyak kritik pesdas terhadapnya lalau apakah serta merta uang kertas haram ?? soal ini, Dr Ahmad Hasan pernah menulis dan membahas tuntas kedudukan uang kertas dalam Islam dalam kitabnya “ An Nuquud Al Waraqiyah fil islam” yang mana akhirnya Jumhur Ulama pun sepakat akan kedudukan uang kertas dalam Islam dapat diterima dan dapat sebagai mata uang yang sah dalam transaksi mudharabah, musyarakah, ataupunn transaksi syariah lainnya.

Dan yang terakhir, Krisis di Dubai dapat dijadikan pelajaran, bagaimana akhirnya gaya hidup berekonomi dengan kemewahan dan penumpukan harta hanya ingin dipandang sebagai keajaiban dunia dengan “pembenaran-pembenaran syariah” terkubur dalam-dalamdalam kenangan terburuk yang pernah dialami keuangan syariah global dunia. Nilai -nilai syar’I yang menjadi identitas dan karakteristik pembeda dengan system keuangan konvensional seolah-olah hanya formalitas. Dan hanya ketika Syariah yang Rahmatan lil Alamin, hanya ada dalam aspek legalitas dalam Perbankan bukan tak mungkin kasus kegagagaln bayar sukuk di Dow Jones dan Dubai akan beruloang lebih parah di Indonesia.

Bogor

29 Desember 2009