Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggeledah kantor Sekretaris Daerah Siak dan Bupati Siak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa pembabatan hutan ilegal di Riau. Sehari sebelumnya, penggeledahan dilakukan di berbagai perusahaan kayu di Riau. “Untuk beberapa hari tim bekerja di Riau. Tim memang melakukan sejumlah penyelidikan, termasuk penggeledahan di sejumlah daerah, seperti Siak,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Johan Budi menyebutkan pemeriksaan ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari pengembangan kasus pemberian izin perambahan hutan, yang melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar. “Kita belum mendapatkan informasi. Tim masih bekerja. Kita tunggu saja nanti,” kata Johan.

Sebanyak 14 penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah perusahan kayu di Riau, termasuk PT Siak Raya Group, di Jalan Sutan Syarif Kasim, Pekanbaru. Tim melakukan penggeledahan di beberapa anak perusahan PT SRG, antara lain PT SRP, PT QI, dan PT NTR . “Tim melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa barang bukti. Kita belum mengetahui apa dan bagaimana kerja tim di lapangan. Kita masih di Jakarta,” ujar Johan. Tim KPK masih melakukan sejumlah pemeriksaan dan penggeledahan di ruang kerja Sekretaris Daerah Siak Adli Malik dan ruang kerja Bupati Arwin As. “Tadi memang ada laporan staf saya menyebut KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekda dan Bupati. Saya tidak tahu persis bagaimana,” kata staf Humas Pemda Siak, Hendrisan, yang mengaku sudah dua hari tidak ke kantor.

Sumber Tempo di Dinas Kehutanan Riau menyebutkan, penggeledahan di Kabupaten Siak itu karena diduga tersangkut perizinan hak pengusahaan hutan di Kabupaten Siak, yang dikelola oleh PT SRG dan anak perusahaannya. “Lokasi lahan yang dikelola PT SRG itu memang berada di Siak dan Bengkalis. KPK kemungkinan besar tengah menangani kasus itu,” katanya.

Aktivis lingkungan di Riau menyambut baik upaya KPK meneliti sejumlah perusahaan kehutanan. Mereka berharap pengusutan kasus illegal logging, yang dihentikan polisi akhir Desember tahun lalu, bisa dilanjutkan lagi. “Kami berharap KPK kali ini dapat menuntaskan kasus hukum atas perambahan hutan di Riau, termasuk perizinan yang melibatkan banyak pihak,” ujar Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan.

Selaku pihak pelapor, Jikalahari dan sejumlah LSM lain di Riau menilai langkah KPK dalam mengusut kasus perizinan kehutanan di Riau menimbulkan harapan baru bagi penyelesaian hukum atas kerusakan hutan Riau. “Hendaknya semua pihak, sesuai dengan putusan MA yang menyebut kejahatan Tengku Azmun Jaafar dilakukan bersama-sama, dapat dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Tengku Azmun dihukum 11 tahun karena korupsi dalam penerbitan izin hak pemanfaatan hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan.