Bismillah ……minggu-minggu ini adalah pekan yang sarat dengan kesibukan namun ada sejumlah fenomena yang teramat menggelitik dan tengah menjadi obrolan tak kunjung selesai di pelbagai milist. Yups Terpilihnya seorang Gubernur BI yang konon katanya dapat jadi obat ampuh mengobati krisis Ekonomi Global oleh “Sang Kaisar ” SBY mencuatkan banyak kegelisahan masyarakat awam tetapi gokilnya kegelisahan paling parah dialami oleh sejumlah partai yang telah memutuskan dengan partai “Sang Kaisar ” especially PKS. Tetapi benarkan sedalam itu cederanya atau ada manuver politik lain yang ingin ditunjukkan oleh PKS kepada sejumlah politisi yang tunduk dan pasrah saat memilih koalisi dengan SBY ??

Di sisi lain Sang Gubernur BI ini disebut-sebut sebagai punggawa madzhab Ekonomi Neo Liberal yang kadung menjadi kembaran setujuh turunan dari pemikiran Ekonomi Kapitalisme. Kontan, mulai beredar kecurigaan dan kehawatiran yang mendalam bagi para penggiat dan pendukung dibumikannya sistem Ekonomi Islam di pelabagi milist yang saya jumpai. Mulai dari kekhawatiran yang luar biasa tak wajar dengan Ekonomi Neo Liberal hingga ada yang begitu tenang dalam menyikapi permasalahan. Soal Apa itu Ekonomi Neo Liberal, kapan-kapan saya akan jelaskan tetapi terlalu aneh begitu reaktif menyikapi pencalonan sang Boediono itu sekejap mata disikapi sebagai bangkitnya Madhzab Ekonomi Neo Liberal.

Dan InshaAllah tulisan yang ditulis oleh bang Akmal Syafirl di facebooknya ini sedikit memberikan kita cara berfikir yang lebih arif dan bijaksana. Ga Usah takut sekiranya nanti Boediono benar-benar meliberalisasikan Ekonomi Rakyat atau memperkcil keberpihakan pemerintah pada Ekonomi Syariah Toh sudah 20 tahun usaha Ekonomi Syariah memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi banyak uasah sektor kecil menengah dan sudah menajdi alam realita kiprah sukses Perbankan Syariah sudah lebih dari 100 % dana FDR di alirkan ke sektor usaha riil. Yang Penting kata Om Syafril, Udeh Kepegang dah Tuh Sang Kaisar Jawa ………………… hehehehehehe………………………………

assalaamu’alaikum wr. wb.

Kalau Pilpres 2004 dianggap monumental karena merupakan kali pertamanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Pilpres 2009 juga tidak kalah serunya. Begitu banyak intrik, saling sindir, bahkan ‘saling ancam’, termasuk diantara sesama peserta koalisi.

Sejak Partai Demokrat (PD) kelihatan di atas angin, secara alamiah bibit-bibit koalisi pun terbentuk. Yang tidak mungkin berkoalisi dengan PD adalah PDIP, yang sejak awal sudah punya harga mati : Megawati for President! Pada awalnya Golkar masih berusaha meneruskan koalisi dengan PD, namun menemukan dua ganjalan besar. Pertama, penolakan dari partner utama PD lainnya, yaitu PKS. Kedua, antara SBY dan Jusuf Kalla sendiri memang sudah ada kerikil-kerikil tajam, sisa-sisa ‘pertempuran’ di Pileg yang baru saja berlalu. Pada akhirnya, Golkar – yang tak pernah terbiasa jadi ‘pengikut’ – memilih hengkang dari koalisi dan membentuk koalisinya sendiri, berpartner dengan Hanura. Dengan memasangkan Jusuf Kalla dengan Wiranto, sebenarnya sudah cukup banyak ego yang ditekan. Sebab, dulu Jusuf Kalla ‘membangkang’ dari ketentuan resmi Golkar yang mencalonkan Wiranto sebagai Presiden, sedangkan Wiranto sendiri adalah kader Golkar yang hengkang dari kepemimpinan Jusuf Kalla dan membentuk partainya sendiri. Wiranto pun harus rela menjadi Cawapres setelah lima tahun yang lalu sempat mencalonkan diri untuk menjadi Presiden.

Di kedua kubu lainnya pun terjadi tarik-ulur yang memaksa banyak pihak untuk mengalah, kecuali bagi PD dan PDIP. SBY dan Megawati tetap jadi Capres, sedangkan rekan-rekan koalisi PD harus terkaget-kaget menerima Boediono sebagai Cawapres pilihan SBY, dan Prabowo harus melupakan kampanyenya sebagai calon Presiden yang sudah digelar sejak jauh-jauh hari. Akhirnya terwujudlah tiga pasang peserta Pilpres : SBY-Boediono, JK-Wiranto, dan Mega-Prabowo.

Macan dan Godzilla

Sejak bertahun-tahun yang lalu, kalau bicara soal idealisme, maka Presiden pilihan saya adalah ust. Hidayat Nur Wahid. Sampai detik ini, pendapat itu belum berubah. Tapi bukan kader dakwah namanya kalau hanya bisa bicara soal idealisme, tanpa memperhatikan realita. Kenyataannya, kalau ingin memenangkan beliau sebagai Presiden, masih membentang pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bersama-sama.

Sekian banyak tawaran di Facebook untuk mengikuti group mendukung SBY-HNW sebagai pasangan unggulan di Pilpres 2009. Saya mengerti betul keinginan dan niat baik mereka. Tidak dapat RI-1, RI-2 pun jadilah! Toh, dengan hengkangnya Golkar dari koalisi, maka PKS sudah resmi menjadi partner utama PD. Apa salahnya mengusung kader terbaik untuk menjadi Cawapres? Ya memang, ini sudah lebih realistis daripada memaksakan mengusung HNW ke kursi Presiden, tapi mungkin masih kurang juga. Masih bisa lebih realistis lagi.

Sejak awal saya sudah tidak yakin SBY akan mau bersanding dengan ust. Hidayat. Belakangan, kecurigaan saya terbukti juga, ketika SBY menolak Hatta Radjasa. Beberapa pengamat menilai bahwa SBY tidak mau menjadikan Hatta sebagai wakilnya karena takut ‘memelihara anak macan’. Nah, kalau Hatta Radjasa pun sudah dianggap ‘macan’, maka ust. Hidayat barangkali bisa disebut ‘Godzilla’, dan sudah jelas tidak akan diterima oleh SBY / PD sebagai Cawapres. Politik memang tidak selalu bicara tentang kompetensi. Selama 5 tahun, SBY nampaknya sudah cukup disusahkan oleh Jusuf Kalla, yang meskipun kurang populer di mata masyarakat, namun membawa massa Golkar yang sangat besar di belakangnya. Kini, nampaknya SBY tidak ingin mengulang pengalaman semacam itu lagi. Dengan gaya politiknya yang selalu ‘jaga imej’ itu, SBY tidak akan ambil resiko dengan menjadikan orang yang imej-nya lebih santun, bersih dan ramah daripada dirinya sebagai Wakil Presiden.

Boediono dan Ekonomi Kapitalis

Dalam hitungan hari setelah nama Boediono muncul ke bursa Cawapres, bertebaranlah e-mail yang mengulas tentang pribadinya, terutama seputar ‘madzhab ekonomi’-nya. Kata orang, ia adalah ekonom kapitalis-liberalis sejati yang hanya akan mempersulit kehidupan orang miskin di tanah air. Dana bantuan akan mengucur, tapi bukan pada rakyat kecil, melainkan pada para pengusaha-pengusaha besar yang punya banyak utang. Begitulah kata orang. Tapi tidak sedikit juga yang bicara sebaliknya. Tidak lama setelah artikel-artikel bernada miring itu dirilis, muncul pula artikel-artikel lain. Konon, perbankan syariah juga mulus jalannya berkat Boediono. Jadi, yang punya idealisme menghidupkan ekonomi syariah pun tidak perlu khawatir. Begitulah kata orang.

Ketimbang menilai kasus ini berdasarkan artikel-artikel itu, saya lebih suka dengan berita yang bisa kita ‘pegang’. Ust. Tifatul, dalam hal ini, sudah menjelaskan bahwa SBY telah menandatangani kontrak politik yang mencakup beberapa item utama, antara lain soal ekonomi negara yang tidak boleh disetir oleh kekuatan asing. Dengan demikian, tidak soal madzhab ekonomi Boediono seperti apa, toh sudah ada kesepakatan. Lagipula, mau bicara apa pun, SBY tetap akan maju bersama Boediono. Mengikat dengan kontrak politik adalah alternatif terbaik, kecuali jika kita mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan JK-Wiranto atau SBY-Prabowo.

Ingat Trauma Persepsi

Ingat kontrak politik SBY, ingat ust. Hilmi Aminuddin. Ingat ust. Hilmi, ingat trauma persepsi. Ya, drama kontrak politik ini memang mengingatkan saya pada poin-poin penting dalam buku Menghilangkan Trauma Persepsi karya beliau (saya merekomendasikan buku ini kepada semua kader dakwah). Para qiyadah PKS yang masih muda-muda nampaknya masih terlalu reaktif dalam menanggapi pencalonan Boediono, sebagaimana kritik Sapto Waluyo beberapa waktu yang lalu. Tapi cara ust. Hilmi menangani masalah ini, betapa pun nampak sederhana, seolah ingin memperlihatkan sisi teknis dari hal-hal yang dibahas dalam bukunya. Trauma persepsi inilah yang dengan sangat terpaksa akan saya bahas agak panjang lebar.

Menurut beliau, kader dakwah harus membersihkan (tathahhur) dirinya sendiri dari tujuh macam trauma persepsi. Pertama, al-‘uqdah al-inhizamiyyah, atau trauma persepsi merasa selalu kalah kalau bertarung. Munculnya nama Boediono (dan tidak munculnya nama ust. Hidayat, misalnya) sama sekali bukan berarti PKS sudah kalah. Menang-kalahnya dakwah tidak ditentukan dari satu-dua nama atau satu-dua kursi saja. Masih banyak pertempuran yang harus dilalui sebelum memenangkan sebuah perang. Kenyataannya, PKS masih memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan PD. Itu dibuktikan dengan kontrak politik yang akhirnya ditandatangani SBY, yang sebelumnya kontrak tersebut enggan ditandatanganinya. Seperti Pilkada DKI Jakarta yang lalu, media menulis : Foke unggul, PKS menang. Kita pun kini bisa membangun visi : Boediono terpilih, tapi PKS masih jauh dari kalah.

Kedua, al-‘uqdah al-istihdaafiyyah, atau trauma persepsi yang membuat kita merasa selalu menjadi objek. Ust. Hilmi berpesan agar kita memahami bahwa jaman sudah berubah. Jangan terus merasa dikepung. Dakwah sudah besar, tidak dihimpit seperti di jaman Orde Lama dan Orde Baru. Tidak perlu merinding kalau ketemu Hansip, melewati kantor Koramil, atau ketemu Pangdam sekalipun. Ust. Hilmi pun menunjukkan bahwa PKS yang hanya 8% pun tak perlu takut memaksa SBY yang partainya dapat 20% untuk menandatangani kontrak politik. Presiden PKS tidak menggigil kalau bernegosiasi dengan Presiden RI. Dan memang tidak perlu. Beginilah pesan ust. Hilmi dalam bukunya : “Kepada ketua-ketua DPD saya katakan, antum ini sejajar dengan Bupati, Kapolres, Walikota, Dandim, Ketua Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, bahkan insya Allah lebih, bitaqwakum. Begitu juga kepada ketua DPC, DPRa.”

Ketiga, al-‘uqdah al-muamaraatiyyah, atau selalu merasa orang-orang sedang bersekongkol melawan kita. Kader dakwah harus berani menghadapi tantangan. Konspirasi memang ada, namun perasaan dikepung kalau sudah menjadi ‘uqdah akan membuat kita tidak mampu menghadapinya. Akhirnya konspirasi menjadi besar karena persepsi kita sendiri. Ada yang bilang, PKS dijebak. Boediono diangkat, take it or leave it. Tapi menurut saya, itu tergantung persepsi masing-masing. Kontrak politik sudah ditandatangani. Bisa saja melanggar perjanjian hitam di atas putih, tapi yang demikian tak akan selamat dari penghakiman masyarakat dan media. Dijebak atau tidak, pada akhirnya kelihaian kita juga yang menentukan.

Keempat, al-‘uqdah ar-raj’iyyah, yaitu merasa bahwa kita ini terbelakang. Sumbernya adalah perasaan rendah diri, seolah-olah para penjajah belum angkat kaki dari negeri ini. Padahal di daerah-daerah sudah terbukti bahwa kader dakwah telah diakui oleh masyarakat secara luas. Kelima, al-‘uqdah salbiyyah, yaitu trauma yang menyebabkan kita selalu berpikiran negatif. Melihat orang lain belum apa-apa sudah curiga. Melihat saudara sendiri dengan sejuta kecurigaan. Ada ikhwan atau akhwat salah sedikit langsung berkata, “Wah, jamaah dakwah ini hancur, sekarat, mau ambruk!” Padahal ini adalah jamaah manusia, bukan malaikat. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, bukan yang bersih, sebab tak ada yang terus-menerus bersih. Ada saja kekurangan dalam diri kita; akan ada saja masalah dalam dakwah. Jangan berharap bertemu jalan tol yang lowong dan tanpa saingan. Itu mimpi. Kalau ada masalah, harus segera cari solusinya, bukan bermelankoli ria. Kalau yang jadi cawapres madzhab ekonominya kapitalis, ikat tangannya dengan kontrak politik!

Keenam, al-‘uqdah al-kamaaliyyah, yaitu sikap yang cenderung perfeksionis. Tidak ada untungnya bersikap perfeksionis. Hope for the best, plan for the worst! Pintu satu ditutup, pintu lain harus dicari. Kalau perlu tembok boleh dijebol, bikin pintu yang baru. Jangan mau didesak terus. Jangan mati langkah. Kiamat tidak terjadi sebelum benar-benar terjadi. Kata Rasulullah saw., kalau sudah tahu besok akan kiamat pun, kebajikan menanam sebutir biji pun masih tetap layak untuk dilakukan.

Ketujuh, al-‘uqdah at-tabaa’iyyah, yaitu traumanya orang-orang yang tidak kreatif, maunya mengikuti. Orang yang begini gemarnya berkalau-kalau. Kalau saja kayak jamaah itu, kalau saja kita bisa kayak begini dan begitu, kalau saja kita seperti mereka, dan seterusnya. Dakwah akan mandul kalau kader-kader dakwah akalnya sudah mandul. Masak mencalonkan ust. Hidayat, lalu tak punya backup plan?

Ilusi Kepemimpinan

Rasulullah saw. mengatakan, kita semua adalah pemimpin. Pernyataan ini secara efektif telah membersihkan konsep kepemimpinan Islam dari ilusi-ilusi di sekitarnya. Kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi tanggung jawab. Bukan tergantung siapa yang membuat surat perintah, tapi tergantung pada mereka yang menyukseskan kerja tim.

Hemat saya, kita tidak perlu terjebak dalam ilusi kepemimpinan. Kita harus bisa memandang masalah dari banyak sisi dan menjaga diri dari sikap ekstrem. Kita berpolitik agar kursi-kursi strategis tidak dipegang oleh orang-orang yang salah. Tapi yang mengendalikan negara ini bukan hanya yang duduk di kursi. Suksesnya dakwah tidak selalu diukur dari keberhasilan kita menduduki posisi-posisi tertentu. Kita tidak mesti selalu di depan; tidak harus ditunjuk jadi ketua. Kalau selalu ingin jadi yang di depan, itu sudah egoisme yang bicara, tidak ada lagi visi dakwahnya.

Masih dari buku Menghilangkan Trauma Persepsi

: “Saat ini level pergaulan kita sudah level tanah air, level kebangsaan secara institusional. Kita dituntut untuk lebih mampu bergaul dengan aneka golongan, aneka partai, aneka jamaah, aneka kelompok. Harus mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Yang penting dalam bekerja sama itu ada titik temu. Kalau titik temu aqidah, fikroh dan manhaj ya adanya di dalam jamaah. Kalau di luar jamaah biasanya titik temunya adalah aktifitas. Sepakat melakukan aktifitas kerja. Bisa jadi ada unsur kepentingan dalam kerja. Tidak apa-apa, yang penting kerja. Yang repot itu, kepentingan ingin terpenuhi tapi tidak mau kerja. Yang penting itu kerja. Makanya kita mengembangkan koalisi dengan multi partai di seluruh Indonesia, komitmennya adalah kerja. Kerja membangun daerah, mensejahterakan daerah, memberantas KKN. Kerja-kerja itu yang jadi komitmen dan jadi titik temu. Atau dalam kata lainnya ‘kalimatun sawaa’ bainanaa wa bainakum’.”

Yang penting dakwah menang. Kita hanya prajurit. Jangan seperti Naga Bonar; mau perang harus dirancang-rancang dulu pangkatnya. Langsung ambil senjata, lalu ambil tanggung jawab. Itu baru prajurit bermental pemimpin.

The Worst ?

Tadi sudah disebutkan, plan for the worst. Sekarang bagaimana? Ya tinggal diprediksi skenario terburuknya. Kontrak politik dilanggar, PKS dicampakkan dari koalisi. Apa yang harus dilakukan? Sejak dahulu kala, yang namanya perjanjian memang terbuka kemungkinan untuk dilanggar. Tidak bermoral memang, but it can be done, dan hal ini tidak jarang terjadinya. Islam memuji mereka yang menepati perjanjian, dan merendahkan mereka yang melanggarnya. Ini sudah sesuai dengan fitrah manusia. Berapa banyak pahlawan bangsa yang dijebak oleh para penjajah, bahkan ditawan sampai mati. Tapi siapa yang namanya abadi? Sang pahlawan, atau sang penipu? Tapi tentu saja kita tidak boleh berdiam diri kalau ditikam dari belakang. Lagipula, SBY dan PD pasti paham bahwa PKS sudah menjaga jarak karena komunikasi politik di masa-masa awal koalisi sudah tercederai.

Yang jelas, sejak awal saya ingin meluruskan satu hal : Saya mendukung PKS! SBY-Boediono adalah pilihan yang jauh dari ideal. Namun sebagaimana PKS mendukung SBY-Boediono dengan segepok catatan, maka saya pun bisa menerima, tentunya dengan berbekal catatan pula. Partai dakwah tidak mungkin jadi bulan-bulanan terus.